TANGERANGNEWS.com- Kenaikan tajam harga minyak dunia kembali memberi tekanan pada industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di dalam negeri.
Situasi ini dipicu memanasnya konflik di Timur Tengah yang mendorong harga minyak menembus kisaran US$ 110 per barel, lalu berdampak langsung pada biaya produksi, terutama untuk bahan baku serat sintetis seperti polyester.
Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) mencatat harga paraxylene, komponen utama pembentuk polyester, melonjak signifikan dalam waktu singkat.
"Harga paraxylene saat ini sudah di US$ 1.300 per ton atau naik sekitar 40% dari dua minggu yang lalu," ujar Ketua Umum APSyFI, Redma Gita Wirawasta dikutip dari Kontan.co.id, Kamis, 9 April 2026.
Meski lonjakan harga sudah terjadi di tingkat bahan baku, tekanan ke industri hilir disebut belum sepenuhnya terlihat.
Redma menjelaskan, pergerakan kenaikan harga ini biasanya merambat bertahap dari produsen serat ke pabrik kain, lalu ke sektor garmen sebelum akhirnya sampai ke pasar ritel.
"Dalam satu minggu ke depan, kenaikan harga ini akan terdistribusi ke produsen kain dan dua minggu berikutnya akan terdistribusi ke sektor pakaian jadi," ungkap Redma.
Jika pola tersebut berjalan sesuai perkiraan, konsumen diprediksi mulai merasakan penyesuaian harga dalam waktu dekat. APSyFI memperkirakan kenaikan harga di level ritel bisa berada di kisaran 10 persen.
"Diperkirakan kenaikan di sektor retail akan berada di sekitar 10%," katanya.
Di tengah kenaikan biaya, pasar tekstil domestik justru dinilai belum menunjukkan pelemahan permintaan yang berarti.
APSyFI melihat kebutuhan bahan baku masih bergerak stabil, bahkan ada kecenderungan menguat, seiring harga bahan baku impor yang ikut naik dan membuat produk lokal punya ruang saing lebih besar.
"Hingga saat ini bahan baku baik untuk polyester maupun rayon yang diproduksi di dalam negeri belum ada kendala, barangnya ada, hanya harganya yang tinggi," jelas Redma.
Namun, kondisi itu belum otomatis membuat industri nasional pulih. Banyak produsen masih menahan kapasitas produksinya. APSyFI menyebut utilisasi pabrik polyester saat ini masih di bawah 40 persen, sementara rayon bertahan di kisaran 70 persen.
Menurut Redma, rendahnya utilisasi bukan semata soal pasar, tetapi juga karena sebagian pelaku industri yang sudah terlanjur berhenti memilih belum kembali beroperasi.
"Belum bisa jalan full karena yang sudah berhenti tidak mau jalan lagi selama pemerintah membiarkan praktik unfair terus terjadi di pasar domestik," tegasnya.
Produsen yang masih bertahan, lanjut dia, kini cenderung selektif dalam melayani pembeli. Pasokan lebih diprioritaskan untuk pelanggan lama yang selama ini konsisten memakai bahan baku lokal.
"Produsen yang masih jalan hanya melayani konsumen loyal saja, mereka yang biasa menggunakan bahan baku impor tidak diprioritaskan," tambah Redma.
Di tengah tekanan tersebut, kritik lebih keras datang dari Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Rayon Tekstil (KAHMI Tekstil).
Mereka menilai situasi industri tekstil saat ini bukan hanya terjadi perlambatan biasa, melainkan gejala kuat deindustrialisasi dini.
KAHMI Tekstil menyoroti tutupnya puluhan pabrik dalam tiga tahun terakhir sebagai alarm serius bagi masa depan industri manufaktur nasional. KAHMI menilai salah satu akar persoalannya adalah lemahnya perlindungan pasar domestik dari serbuan produk impor.
Direktur Eksekutif KAHMI Tekstil Agus Riyanto menyebut, data Badan Pusat Statistik menunjukkan lonjakan impor yang cukup tajam dalam lima tahun terakhir. Impor benang disebut naik 84 persen, sementara impor kain meningkat 50 persen.
"Banjir impor tersebut menjadi penyebab deindustrialisasi di sektor industri ini," kata Agus.
Ia menilai kondisi itu memperlihatkan kegagalan kebijakan substitusi impor yang selama ini digaungkan pemerintah.
Menurutnya, tujuan memperkuat industri dalam negeri justru tidak tercapai ketika pasar terus dibanjiri produk dari lua
"Program substitusi impor yang digembar-gemborkan sudah gagal total. Pasar kita dikuasai barang impor," ungkap Agus.
Agus juga menyinggung ironi ketika volume impor terus bertambah, tetapi pada saat bersamaan pabrik-pabrik lokal justru satu per satu menghentikan operasinya.
"Kan jadi pertanyaan mendasar mengapa jumlah impor produknya terus meningkat tapi pabrik lokal tutup satu per satu. Maka wajar jika publik menduga adanya keterlibatan beberapa oknum pejabat pemerintah yang menjaga kepentingan kelompok importir," tuturnya.
Menurut dia, persoalan TPT tidak berdiri sendiri. Apa yang terjadi di sektor tekstil disebut sebagai potret rapuhnya arah pembangunan industri nasional secara keseluruhan.
"Visi industri kita tidak ada. Kita menyaksikan bahwa kegagalan industri ini bukan hanya terjadi di sektor TPT saja," kata Agus.