TANGERANGNEWS.com- PT PLN (Persero) menjalin kerja sama perdagangan karbon dengan Global Green Growth Institute (GGGI) melalui penandatanganan Mitigation Outcome Purchase Agreement (MOPA) di ajang Conference of the Parties ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Rabu, 11 November 2026.
Kesepakatan tersebut menjadi perjanjian MOPA pertama di Indonesia dalam kerangka kemitraan bilateral Indonesia-Norwegia.
Kerja sama ini membuka jalan bagi pemanfaatan pendanaan karbon internasional untuk mendukung pengembangan pembangkit energi bersih, terutama pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat, menyebut kesepakatan tersebut sebagai bentuk nyata penerapan kerja sama internasional dalam upaya pengurangan emisi.
“Perjanjian ini merupakan langkah nyata pelaksanaan kerja sama bilateral Article 6.2 Paris Agreement antara Indonesia dan Norwegia. Kami memastikan setiap hasil pengurangan emisi terukur, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Jumhur.
Menurutnya, pemerintah juga menyiapkan tata kelola perdagangan karbon, mulai dari sistem registri, otorisasi, hingga mekanisme pelaporan dan akuntansi.
Langkah tersebut diperlukan untuk mencegah penghitungan ganda atas hasil pengurangan emisi.
Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia Sigrun Aasland mengatakan, program kerja sama tersebut ditargetkan mendorong pengurangan emisi hingga 12 juta ton karbon dioksida (CO₂).
“Melalui perjanjian ini, Norwegia akan membantu pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di Indonesia. Dengan ini, kita akan menghadirkan pasokan listrik yang lebih bersih, memperkuat ketahanan energi, sekaligus menurunkan emisi dalam skala besar,” kata Sigrun.
Dalam pelaksanaannya, Indonesia akan menggunakan skema Generation-Based Incentive (GBI), yaitu pemberian insentif berdasarkan hasil pengurangan emisi untuk proyek pembangkit energi terbarukan yang terhubung ke jaringan listrik.
Tahap awal program difokuskan pada pengembangan PLTS, termasuk pembangkit yang dilengkapi Battery Energy Storage System (BESS) atau sistem penyimpanan energi baterai.
Pendanaan karbon juga akan diarahkan untuk membantu proyek energi bersih yang menghadapi kendala kelayakan finansial, termasuk kebutuhan pembangunan jaringan transmisi dan fasilitas penyimpanan energi.
Direktur Utama PLN Suroso Isnandar mengatakan, kerja sama tersebut menjadi salah satu instrumen untuk mengubah agenda transisi energi nasional menjadi proyek dan investasi konkret.
“Melalui RUPTL 2025–2034, PLN memiliki peta jalan yang jelas untuk menambah kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW, dengan sekitar 76 persen berasal dari energi terbarukan, BESS, dan sumber energi bersih lainnya. Kerja sama Article 6.2 ini menjadi salah satu instrumen penting untuk menghubungkan agenda transisi energi nasional dengan dukungan pembiayaan internasional,” ujar Suroso.
Ia mengungkapkan, sejak COP30 PLN telah mengamankan pembiayaan transisi energi sebesar 2,94 miliar dolar AS dari mitra pembangunan dan lembaga pembiayaan ekspor.
Selain itu, terdapat potensi tambahan pendanaan sebesar 300 juta dolar AS untuk proyek energi yang hampir mencapai tahap financial close.
Suroso menambahkan, pengembangan energi terbarukan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, investor, pengembang proyek, lembaga keuangan, hingga penyedia teknologi.
PLN pun membuka peluang kemitraan untuk mempercepat realisasi proyek energi bersih di Indonesia.