Senin, 16 November 2026

Jadwal Penetapan UMP 2027 Dimajukan, Ini Batas Waktu Pengumuman UMP hingga UMSK

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli.(@TangerangNews / Rangga Agung Zuliansyah)

TANGERANGNEWS.com- Pemerintah menetapkan tenggat pengumuman upah minimum tahun 2027 secara bertahap mulai 21 November 2026. 

Upah Minimum Provinsi (UMP) menjadi yang pertama diumumkan, disusul upah minimum sektoral dan tingkat kabupaten/kota.

Berdasarkan jadwal yang ditetapkan, gubernur wajib mengumumkan UMP 2027 paling lambat 21 November. 

Lima hari setelahnya, tepatnya 26 November, batas waktu penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).

Sementara itu, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) harus diumumkan paling lambat 25 November 2026. 

Adapun Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) ditetapkan maksimal 30 November atau lima hari setelah pengumuman UMK.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan, penetapan upah minimum tahun depan mengacu pada Pasal 137 hingga 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja.

Dalam ketentuan tersebut, gubernur diwajibkan menetapkan UMP dan UMSP. Adapun penetapan UMK serta UMSK mengikuti kebijakan gubernur di masing-masing daerah.

Penghitungan upah minimum 2027 akan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL), kondisi ekonomi, serta ketenagakerjaan. Formulanya menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu dengan rentang 0,5 hingga 1,0.

"Kolaborasi kerja bersama tentu sangat penting agar penetapan upah minimum setiap tahun ini dapat berjalan dengan baik dan adil bagi semua pihak," ujar Yassierli dalam keterangan tertulis, dikutip dari detikfinance, Selasa 17 November 2026.

Untuk menunjang penghitungan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan tengah menyusun estimasi KHL dengan memanfaatkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS).

Estimasi kebutuhan hidup layak itu mencakup empat kelompok pengeluaran, yakni makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal.

Kemnaker juga menyusun estimasi KHL hingga tingkat kabupaten/kota melalui klasterisasi yang menggunakan 11 parameter karakteristik daerah.

Yassierli meminta Dewan Pengupahan Daerah menggunakan estimasi tersebut sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pembahasan upah minimum. 

"Estimasi KHL ini sebagai pertimbangan. Kami meminta Dewan Pengupahan Daerah mengedepankan dialog sosial untuk mendapatkan aspirasi dari semua stakeholders," kata Yassierli.

 

Tags UMK Tangerang UMR Tangerang Upah Buruh Tangerang Upah Minimum Sektoral Tangerang Upah Pekerja