Oleh: Khikmawanto, Pengajar di Universitas Yuppentek Indonesia dan penulis buku The Governance Game
TANGERANGNEWS.com-Selamat kepada Pak Gubernur Andra Soni yang baru saja sukses menggelar pertunjukan 'kerendahan hati' di panggung akademik FISIP Untirta. Sungguh pemandangan yang mengharukan: seorang penguasa datang ke episentrum intelektual, membentangkan karpet merah bagi dirinya sendiri, lalu dengan nada paling demokratis menantang para akademisi untuk menguliti kinerjanya.
Kita tentu harus jujur mengakui bahwa setahun ini tidaklah kosong; geliat pembangunan fisik mulai tampak di jalan-jalan protokol dan program sekolah gratis adalah langkah berani yang patut dicatat. Namun, Pak, perlu kami sampaikan bahwa niat baik dan polesan aspal saja tidak cukup untuk mengobati luka struktural. Dalam filosofi kekuasaan, kritikan yang paling mematikan bukanlah caci maki di media sosial, melainkan justru diamnya masyarakat Banten. Merujuk pada teori Alienasi milik Karl Marx, fenomena ini adalah potret rakyat yang merasa terasing dari proses kekuasaan. Mereka memilih diam bukan karena terpukau oleh progres fisik Anda, melainkan karena merasa suara mereka tidak memiliki efikasi terhadap substansi kebijakan—sebuah ketidakberdayaan politik yang ironisnya selalu terasa berulang setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan.
Dalam balutan seminar nasional itu, Anda memamerkan angka 60 ribu siswa sekolah gratis seolah-olah itu adalah tiket emas menuju surga kesejahteraan. Hal ini mengingatkan kita pada sindiran Jean-Jacques Rousseau dalam The Social Contract bahwa hukum sering kali hanya menjadi jaring yang menangkap ikan kecil namun membiarkan hiu lewat begitu saja. Jika sekolah dibuat gratis namun kualitas lulusannya hanya dipersiapkan untuk menjadi penonton di tanah industri mereka sendiri tanpa adanya sinkronisasi link and match dengan pasar kerja, maka itu bukan pendidikan. Secara teoretis, kebijakan ini berisiko terjebak dalam apa yang disebut Jean Baudrillard sebagai Simulacra—sebuah simulasi kesejahteraan agar rakyat merasa sudah "dibantu", padahal secara struktural mereka tetap terpinggirkan. Kita tidak butuh ijazah gratis yang kelak hanya berguna sebagai alas duduk saat anak-anak kita mengantre di Job Fair yang masih dikuasai oleh asimetri informasi akibat sistem "orang dalam" dan uang pelicin.
Namun, Pak Gubernur, refleksi ini akan menjadi hambar jika kita tidak menyinggung ironi terbesar di tanah jawara: bagaimana mungkin Banten yang sesumbar sebagai lumbung industri nasional, justru sering kali menyandang predikat juara pengangguran? Di bawah kepemimpinan Anda, kita melihat pertumbuhan ekonomi yang tampak gagah di atas kertas, namun secara sosiologis ia hanyalah sebuah Enclave Economy—kemajuan yang eksklusif dan terisolasi. Pabrik-pabrik raksasa berdiri tegak, namun pemuda lokal mengalami alienasi di tanahnya sendiri; mereka terasing dari hasil industri yang mereka lihat setiap hari namun tak pernah mereka nikmati. Kita seolah sedang membangun rumah dengan marmer mewah di ruang tamu utara, namun membiarkan dapur di wilayah selatan tetap reot dan mengalami malnutrisi pembangunan. Jika kebijakan Anda hanya fokus pada estetika angka tanpa menyentuh keadilan spasial, maka undangan Anda di kampus hanyalah upaya memoles "wajah" Banten agar terlihat cantik di depan investor, sementara tubuhnya sedang mengalami pembusukan struktural.
Anda membanggakan sistem meritokrasi, seolah-olah birokrasi Banten sudah bersih seputih baju dinas yang baru disetrika. Namun, tantangan Anda untuk dikritik akan tetap terdengar seperti lelucon satir bagi mereka yang paham tentang tesis Samuel P. Huntington mengenai Political Decay atau pembusukan politik. Huntington mengingatkan bahwa pembusukan terjadi ketika institusi politik gagal beradaptasi dengan mobilisasi sosial dan tuntutan publik, yang kemudian justru melahirkan praktik transaksional dan nepotisme sistemik. Bagaimana mungkin meritokrasi diklaim tegak, sementara realitas di lapangan masih menunjukkan kentalnya praktik transaksional untuk mendapatkan pekerjaan? Kinerja yang dipaparkan begitu rapi dalam slide presentasi sering kali mengalami diskoneksi data dengan debu truk tanah dan infrastruktur jalan pelosok yang hancur. Tampaknya, Pak Gubernur lupa bahwa kampus bukanlah salon kecantikan tempat kebijakan dipoles agar terlihat tanpa celah, melainkan laboratorium tempat realitas seharusnya dibedah sampai ke urat nadinya melalui refleksi yang jujur.
Jika Anda benar-benar haus akan tamparan realitas, berhentilah mencari validasi dari Menara Gading yang steril. Secara metodologis, validitas data kinerja Anda tidak akan lengkap tanpa participatory observation di akar rumput. Cobalah sesekali menyamar menjadi pencari kerja tanpa koneksi, lalu pulanglah melewati jalanan rusak di pelosok Pandeglang atau Lebak saat hujan deras tanpa pengawalan sirine yang membelah kemacetan. Rasakan sensasi pinggang yang encok dan sesak napas akibat debu jalanan; itulah "indikator kinerja utama" yang sesungguhnya. Tanpa empati yang lahir dari aspal yang berlubang dan perut yang lapar, permintaan Anda agar akademisi memberi saran independen hanyalah bagian dari ritual kosmetik agar wajah kekuasaan tetap terlihat segar di media massa. Sementara itu, rakyat akan tetap memilih untuk diam—sebuah keheningan kolektif yang dalam teori politik jauh lebih berbahaya daripada sebuah revolusi, karena ia menandakan matinya kepercayaan publik terhadap institusi kekuasaan Anda.