Oleh: Hany Handayani Primantara, S.P (Aktivis Muslimah Banten)
TANGERANGNEWS.com-Libur lebaran telah usai, tapi masalah baru yang mesti dihadapi pemerintah pasca Ramadan justru mulai muncul, salah satunya adalah urbanisasi. Euforia gemerlapnya kota meracuni penduduk desa untuk bisa menikmatinya. Banyak dari saudara mereka yang berhasil meraih sukses di kota, akhirnya membawa harapan besar baginya untuk turut serta. Walhasil angka arus balik lagi-lagi jauh lebih besar dari arus mudik sebelumnya. Menunjukkan adanya peningkatan jumlah urbanisasi yang cukup pesat.
Menurut Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Bonivasius Prasetya Ichtiarto, fenomena arus balik yang semakin ramai dari tahun ke tahun tidak lagi hanya sekadar tradisi mudik saat libur lebaran, arus balik kini mengambil bentuk yang lebih kompleks. Hal ini menjadi cermin ketimpangan struktural sekaligus memperdalam kesenjangan antara dua wilayah antara desa dan kota. Bonus demografi pun melonjak pesat berefek pada ketimpangan sosial dan ekonomi masyarakat kota. (Metrotvnews.com, 27-03-2026)
Urbanisasi menjadi bukti nyata kesenjangan tinggi ekonomi terjadi di tengah masyarakat. Ketimpangan ekonomi antara kota dan desa menjadikan penduduk desa lebih memilih pindah dari tempat asal, guna meningkatkan kualitas hidup menjadi lebih baik dari sebelumnya. Akibatnya desa banyak kehilangan SDM muda, yang seharusnya menjadi tulang punggung pembangunan dan keberlanjutan di wilayah mereka. Sedangkan kota justru terbebani secara demografi, akibat banyaknya penduduk yang masuk ke kota.
Kapitalisme Sumber Fenomena Urbanisasi
Kesenjangan tinggi dari bidang ekonomi yang menjadi landasan utama urbanisasi terjadi. Masyarakat desa menaruh harapan besar untuk hidup di kota sebab pertumbuhan ekonomi di sana jauh lebih tinggi dibanding di desa. Kesenjangan ekonomi ini tidak bisa dilepaskan dari kebijakan pemerintah yang diberlakukan dalam sebuah negara. Indonesia sejatinya berpijak pada sistem ekonomi kapitalisme. Sistem yang tumbuh dan berkembang atas landasan pemikiran manusia yang serba terbatas.
Bentuk ekonomi kapitalis di Indonesia memang beroperasi dalam sistem campuran. Hal ini ditandai dengan dominasi sektor swasta maupun asing dalam eksploitasi sumber daya alam, contohnya Freeport. Menjamurnya ritel modern, privatisasi BUMN, dan mekanisme pasar dalam penentuan harga juga merupakan bagian dari sistem ekonomi kapitalis. Meskipun Indonesia mengklaim berlandaskan Pancasila, namun praktik kapitalisme di lapangan sangat jelas terlihat melalui liberalisasi ekonomi dan investasi yang gila-gilaan.
Selain sistem ekonomi kapitalisme yang menciptakan kesenjangan ekonomi, alokasi anggaran yang bersifat Jakarta sentris maupun kota sentris menambah pemicu terjadinya kaum urban karena desa yang terabaikan. Meskipun program ekonomi untuk desa sudah dikembangkan dan diberlakukan oleh pemerintah guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Faktanya program semacam kopdes yakni koperasi desa dan BUMDes badan usaha milik desa hanya sekadar pencitraan, tidak benar-benar dijalankan untuk memajukan desa sebagaimana mestinya.
Sebaliknya dana-dana yang dialokasikan untuk program pembangunan ekonomi desa justru jadi sumber korupsi bersama. Mereka manfaatkan itu sebagai ajang bancakan proyek yang menguntungkan segelintir pihak tertentu. Hal ini pun tidak terlepas dari mental korup yang sudah melekat pada sebagian besar petinggi yang duduk menjabat sebagai pemerintahan. Mereka lupa sudah disumpah demi melayani rakyat, mereka lupa telah dipilih rakyat demi memakmurkan wilayah yang mereka bangun. Tergiur akan materi duniawi dan kesempatan yang membuat mereka lupa akan kewajibannya sebagai pelayan umat.
Pandangan Islam Terhadap Urbanisasi
Islam dengan segala bentuk pengaturannya akan menjamin setiap kebutuhan umat, baik yang tinggal di desa maupun kota. Mengingat hal tersebut merupakan kewajiban bagi pemerintah sebagai pelayan umat, umat berhak mendapatkan segala fasilitas yang dibutuhkan untuk kehidupannya. Walhasil melalui politik ekonomi Islam, pembangunan yang merata di setiap wilayah desa dan kota pun dapat diwujudkan.
Sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian utama bagi penduduk desa sangat dikembangkan. Bukan hanya dibantu dari sisi modal, namun segala kebutuhan berupa peralatan, pupuk, bibit, bahkan pestisida akan difasilitasi oleh pemerintah guna perkembangan ekonomi di desa. Tak tanggung-tanggung, pemerintah bahkan akan menerjunkan ahli pertanian dan penggunaan teknologi canggih agar hasil dari sektor pertanian bisa surplus dan mampu memenuhi kebutuhan pangan secara umum.
Selain faktor produksi yang diperhatikan, faktor distribusi pun diupayakan sebaik mungkin bisa berjalan secara optimal. Pengawasan ketat agar terhindar dari tengkulak yang memanfaatkan hasil produksi petani pun dikerahkan. Agar penyaluran hasil produksi tanaman dari sektor pertanian bisa tersalurkan sesuai kebutuhan masyarakat luas hingga ke kota. Dari sini akan nampak keseimbangan antara desa dan kota yang saling melengkapi segala kebutuhan masing-masing.
Maka tidak ada lagi bentuk urbanisasi ekstrim atas dasar terpaksa guna memenuhi kebutuhan hidup, sebab segala sesuatunya sudah dipenuhi oleh negara di desa maupun di kota. Hal ini akan sulit diwujudkan dalam sistem saat ini, sebab sistem kapitalis cenderung mementingkan kepentingan pemilik modal dan menimbulkan ketimpangan ekonomi yang berefek negatif pada masyarakat secara umum.
Wallahu alam bishowab.