Oleh: Dr. Ilham Ramdana, M.Ikom, Pengajar di Universitas Muhammadiyah Tangerang.
TANGERANGNEWS.com-Dalam politik praktis, mundur tidak selalu berarti kalah. Kadang ia justru langkah paling terukur untuk mengambil ancang-ancang sebelum melompat lebih jauh. Seperti ketapel yang makin jauh ditarik mundur karetnya, akan makin jauh kedepan juga batunya jatuh. Niat Gibran Rakabuming Raka melepas kursi Wakil Presiden, di tengah polemik hukum dan usulan pemakzulan, menjadi cermin menarik tentang cara panggung kekuasaan bekerja. Tekanan terhadapnya kian terasa setelah 120 anggota DPR mengusulkan hak menyatakan pendapat sebagai pintu masuk pemakzulan. Alih-alih menutup buku karier politiknya, keputusan itu dibaca banyak kalangan sebagai pembuka jalan konsolidasi yang jauh lebih leluasa menuju Pemilihan Presiden 2029. Tapi apakah Gibran mundur berarti kalah?
Gejala ini bisa dijelaskan lewat lensa post-truth. Lee McIntyre dalam Post-Truth menggambarkan kondisi ketika fakta objektif dan kebenaran empiris tergeser oleh narasi yang memicu emosi dan meneguhkan keyakinan pribadi publik. Di ruang digital yang serba cepat, dengan algoritma yang gemar sensasi, persepsi lebih menentukan daripada duduk perkara administratif atau substansi hukum. Maka ketika seorang tokoh mundur sebelum proses pemakzulan di parlemen bergulir jauh, bingkai pemberitaan pun bergeser tajam. Dengan persepsi yang tepat, hasil yang diinginkan lebih mungkin untuk didapat.
Robert Entman dalam teori framing menegaskan bahwa cara sebuah peristiwa dibingkai menentukan bagaimana publik memaknai penyebab, penilaian moral, dan solusinya. Dengan bingkai yang tepat, pejabat yang tersudut oleh persoalan keabsahan dokumen pendidikan dan tekanan konstitusional bisa tampil sebagai sosok kesatria yang berjiwa besar. Langkah itu bahkan berpotensi melahirkan narasi baru di akar rumput: sang tokoh adalah korban pengeroyokan, pihak yang terzalimi oleh manuver elite di parlemen. Persepsi didzolimi kemungkinan besar melahirkan simpati. Simpati akan menghadirkan empati, empati akan lebih dekat ke hati.
Pola memanen simpati seperti ini punya preseden kuat dalam sejarah demokrasi kita. Pada Pemilihan Presiden 2004, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengalami momentum yang kerap disebut ilmuwan politik sebagai politik simpati. Pengunduran dirinya dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan di kabinet Presiden Megawati Soekarnoputri memicu gelombang dukungan publik yang luar biasa besar. Citra sebagai menteri yang tersisih dan terzalimi berpadu dengan kerinduan masyarakat akan pemimpin yang tegas dan santun. Perpaduan itu mengantarkannya memenangkan pemilu presiden langsung pertama di Indonesia.
Dalam kajian perilaku pemilih, kemenangan SBY selaras dengan konsep yang disebut Angus Campbell dan rekan-rekannya dalam karya klasik The American Voter (1960) sebagai orientasi kandidat (candidate orientation). Menurut konsep ini, citra personal, empati emosional, dan persepsi karakter sering kali lebih kuat menggerakkan pilihan di bilik suara daripada evaluasi rasional atas rekam jejak atau rancangan kebijakan yang rumit. Sejarah menunjukkan bahwa di mata banyak pemilih Indonesia, posisi sebagai pihak yang tersudut kerap berubah menjadi modal elektoral yang sangat mahal harganya, dan di bilik suara, seringkali emosi lebih berperan daripada logika.
Sejarah memberi pola, bukan jaminan. Tentu, analogi dengan SBY tidak sepenuhnya sebanding. SBY tersisih lewat konflik politik yang mudah dibaca sebagai ketidakadilan, sedangkan Gibran dihadapkan pada persoalan syarat hukum yang pada dasarnya bisa diuji lewat dokumen dan putusan lembaga. Simpati publik pun tidak lahir dengan sendirinya. Ia membutuhkan narator yang meyakinkan, momentum yang tepat, dan lawan politik yang mudah dicitrakan sebagai penekan. Tanpa ketiganya, mundur bisa dibaca sekadar sebagai jalan keluar dari tekanan. Namun di situlah letak pertaruhannya: simpati tidak bergantung pada fakta semata, melainkan pada cara fakta itu diceritakan. Dan ketika cara bercerita yang tepat berkolaborasi dengan waktu yang cermat, akan melahirkan sebuah kebenaran hakiki di masyarakakat. Karna seringkali kebenaran bukanlah tentang fakta, tapi tentang apa yang Masyarakat percaya.
Rendahnya hukuman elektoral (electoral punishment) atas catatan masalah masa lalu juga menjelaskan mengapa pemulihan citra politik di Indonesia berlangsung begitu cepat. Kita kerap melihat mantan pejabat yang pernah terjerat korupsi dan baru menuntaskan masa hukuman kembali melenggang ke panggung kekuasaan. Begitu masa jeda lima tahun sesuai putusan Mahkamah Konstitusi terpenuhi, mereka mencalonkan diri lagi dalam pemilihan kepala daerah maupun legislatif, dan tidak sedikit yang kembali terpilih dengan perolehan suara meyakinkan.
Dalam literatur ilmu politik, kebalnya politisi bermasalah dari sanksi pemilih sering dikaitkan dengan kuatnya patronase dan klientelisme, sebagaimana dibahas mendalam oleh Edward Aspinall dan Ward Berenschot dalam Democracy for Sale. Kondisi ini juga mencerminkan karakter pemilih berinformasi terbatas (low-information voters) yang diuraikan Samuel Popkin dalam The Reasoning Voter . Ketika masyarakat lebih bersandar pada kedekatan emosional, ikatan sosial, dan narasi kampanye yang menyentuh perasaan ketimbang menelusuri rekam jejak hukum, masa lalu yang bermasalah tidak serta-merta mematikan peluang elektoral seseorang.
Karena itu, membaca manuver politik hari ini butuh kepala dingin dan kejernihan analisis. Mundur bukan sekadar akhir sebuah jabatan, melainkan bisa menjadi awal sebuah strategi. Jika Gibran benar-benar menuntaskan pengunduran dirinya secara konstitusional, ia memang melepas jabatan wakil presiden. Namun pada saat yang sama, ia terbebas dari tekanan panjang di parlemen dan dapat meredam eskalasi polemik hukum yang berpotensi membuka sisi lemah lainnya. Ia juga memperoleh ruang waktu yang panjang untuk merapikan barisan, membangun kembali jaringan loyalis, merangkul partai politik baru, dan menata ulang kendaraan politiknya menuju 2029.
Murray Edelman dalam The Symbolic Uses of Politics (1964) mengingatkan bahwa politik sering bekerja melalui simbol dan drama yang dirancang untuk memengaruhi perasaan publik, bukan sekadar lewat pertukaran argumen rasional. Selama masyarakat masih mudah terhanyut oleh panggung drama dan simpati sesaat, posisi tersudut tidak akan menjadi akhir segalanya, melainkan modal awal untuk kembali ke panggung utama. Di ruang publik yang mudah lupa dan gampang tersentuh, siapa yang paling piawai merawat luka di hadapan kamera berpeluang besar keluar sebagai pemenang. Demokrasi kita pun kembali diuji: apakah ia digerakkan oleh akal sehat warga yang kritis, atau sekadar oleh gelombang simpati yang dikelola rapi para pemain kekuasaan? Ditambah lagi Gibran didukung oleh mastermind politik dengan win rate 100% yaitu Jokowi. Jadi apakah benar Gibran mundur teratur? Atau sedang Menyusun strategi Bersama sang grandmaster catur?