Oleh: Muhamad Zakky, Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Muhammadiyah Tangerang
TANGERANGNEWS.com-Pemberantasan narkoba sedang digencarkan. Pada Minggu, 1 November 2026, tim gabungan Polda Metro Jaya, Bareskrim, BNN, dan Brimob menggerebek Kampung Bahari, Jakarta Utara, secara serentak. Sebanyak 27 orang ditangkap, dan petugas menyita ratusan gram sabu, ganja, ribuan ekstasi, mesin pencetak ekstasi, serta senjata api dan senjata tajam. (metrotvnews)
Namun sorotan publik pekan ini justru tertuju ke Surabaya. Pada Senin dini hari, 28 September 2026, Satresnarkoba Polrestabes Surabaya menggerebek sebuah hotel di kawasan Ketintang dan mengamankan delapan orang, termasuk tiga anggota DPRD Fraksi Gerindra, berinisial ARR (Situbondo), ADR (Banyuwangi), dan UAM (Kabupaten Malang). Hasil tes urine menunjukkan kedelapannya positif ekstasi, dan satu di antaranya, berinisial N, juga memakai sabu. Menurut Gebrak.id, ketiga anggota DPRD itu tidak ditahan dan menjalani rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Banyuwangi. Di sisi partai, DPD Gerindra Jawa Timur merekomendasikan pemecatan ketiganya, dengan berkas yang dikirim ke mahkamah partai dan DPP. (7 Polisi Dimutasi Usai Gerebek Pesta Narkoba 3 Anggota DPRD Gerindra +2)
Polemik Mutasi Petugas
Polemik muncul dari nasib para penggerebek. Tujuh anggota Satresnarkoba yang terlibat penangkapan itu dimutasi melalui Surat Telegram ST/309/X/KEP/2026 tertanggal 23 Oktober 2026, yang ditandatangani Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfie Sulistiawan. Tiga di antaranya perwira dan empat bintara. Iptu Kevin Asshabul Kahfi, semula Kanit 1, kini menjadi Kanit Reskrim Polsek Gubeng. Iptu Aan Dwi Satriyo Yudho dipindah ke bagian SDM Polrestabes, dan Ipda Andri Kiki menjadi Ps Kanit Reskrim Polsek Tambaksari. Empat bintara lainnya dipindahkan ke Polsek Tegalsari, Tambaksari, dan Genteng. (cnnindonesia) (cnnindonesia)
Penjelasan resmi perlu dicatat. Luthfie menyebut adanya dugaan pelanggaran SOP dan ketujuh personel kini diperiksa Bidpropam Polda Jawa Timur, tetapi ia tidak menjelaskan gamblang apakah dugaan itu terkait penangkapan tersebut. Ia juga menyebut mutasi sebagai bagian dari pembinaan karier dan kebutuhan penugasan. Pihak Polrestabes pun membantah bahwa rotasi itu berkaitan dengan kasus tiga anggota DPRD. (viva) (suarasurabaya)
Pentingnya Transparansi
Penjelasan itu belum sepenuhnya meredam pertanyaan publik. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso menduga ada potensi intervensi, tetapi menegaskan perlu diteliti dulu apakah memang ada pelanggaran prosedur. Ia meminta Kapolda Jatim Irjen Pol Dekananto Eko mengevaluasi keputusan itu. Ini masih dugaan, bukan fakta terbukti, sehingga pemeriksaan Bidpropam harus dilakukan secara terbuka. (cnnindonesia)
Lalu, apakah mutasi berarti hukuman? Tidak otomatis. Dalam kasus dugaan pemerasan penonton Djakarta Warehouse Project (DWP), Komisioner Kompolnas Choirul Anam menilai mutasi anggota untuk keperluan pemeriksaan sebagai langkah yang baik. Namun pengamat kepolisian Bambang Rukminto menegaskan mutasi harus dilanjutkan sidang kode etik, bahkan proses pidana. Pada kasus DWP itu, sidang etik akhirnya menjatuhkan demosi kepada polisi yang terbukti memeras. Aturannya pun jelas: sanksi etik tidak menghapus proses pidana, dan pemberhentian dilakukan melalui sidang Komisi Kode Etik. Kompolnas juga pernah mengingatkan agar atasan turut diperiksa bila lalai mengawasi anggota yang terlibat narkoba. Polri pun pernah menunjukkan ketegasan: sidang etik menjatuhkan pemberhentian tidak dengan hormat kepada eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro, yang terjerat kasus narkoba. Artinya, mekanisme yang adil sudah tersedia. Tinggal memastikan ia berjalan terbuka dalam kasus Surabaya. (kompolnas ungkap ada dua klaster soal dugaan pemerasan di acara dwp +5)
Cermin Keadilan Internasional
Prinsip yang sama dikenal di tingkat internasional: keadilan bertumpu pada proses yang terbuka. Lord Hewart (1924) menyatakan keadilan harus tampak ditegakkan, bukan hanya ditegakkan. Tom Tyler, lewat riset procedural justice, menunjukkan warga lebih patuh pada hukum bila prosesnya dinilai adil dan transparan. Kode Etik Aparat Penegak Hukum PBB (1979) mewajibkan aparat menghormati hukum dan melaporkan pelanggaran, sedangkan Konvensi PBB Anti-Korupsi (Pasal 33) mendorong negara melindungi pelapor pelanggaran.
Bagi pekerja sosial yang setiap hari berhadapan dengan warga lapisan bawah, keadilan dinilai dari hal yang tampak: apakah aturan berlaku sama bagi semua, dan apakah yang bekerja jujur terlindungi. Karena itu, ada empat langkah yang layak ditempuh:
Hasil pemeriksaan Bidpropam dibuka kepada publik, termasuk dasar dugaan pelanggaran SOP.
Kompolnas dan Ombudsman dilibatkan sebagai pengawas eksternal.
Mekanisme perlindungan bagi petugas yang mengungkap kasus, termasuk yang melibatkan pejabat, dibakukan.
Sanksi diterapkan setara untuk semua, tanpa memandang pangkat dan jabatan, termasuk lewat jalur pidana bila ada bukti.
Kepercayaan publik terhadap perang melawan narkoba bergantung pada satu hal: yang bekerja benar dilindungi, yang melanggar diproses, siapa pun dia.