TANGERANGNEWS.com-Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) bergerak cepat memagari pelaksanaan APBD 2026 dari praktik korupsi.
Melibatkan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri, Pemkot Tangsel menggelar sosialisasi mitigasi dan tata kelola antikorupsi bagi seluruh pejabat daerah hingga lurah.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Blandongan, Puspemkot Tangsel, Selasa 3 Februari 2026 ini, menjadi upaya Wali Kota Benyamin Davnie dalam menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai efisiensi dan efektivitas anggaran negara.
"Kami mengundang Kortas Tipikor Polri untuk memberikan pemahaman mendalam kepada perangkat daerah hingga lurah sebagai persiapan pelaksanaan APBD 2026," ujar Benyamin.
Benyamin menegaskan bahwa efisiensi bukan sekadar penghematan, melainkan menutup rapat setiap peluang korupsi di seluruh lini pelaksanaan anggaran.
Melalui mitigasi risiko yang tepat, ia berharap tidak ada lagi celah bagi penyalahgunaan wewenang di tingkat manapun.
"Target kita jelas, tata kelola antikorupsi yang lebih baik. Indikator keberhasilannya nanti bisa kita lihat dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Seberapa minim temuan untuk tahun yang akan datang," tegasnya.
Tak main-main, Pemkot Tangsel juga memastikan setiap proyek strategis daerah akan mendapatkan pengawalan ketat. Benyamin mengungkapkan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH), BPKP, hingga LKPP.
"Pendampingan dari aparat penegak hukum serta keterlibatan BPKP dan LKPP dalam proses lelang besar akan terus dilakukan. Ini komitmen kita untuk transparansi," tutup Benyamin.