TANGERANGNEWS.com-Media sosial sempat diramaikan postingan mengenai sebutan "Kota Autopilot" bagi wilayah Tangerang Selatan (Tangsel).
Narasi tersebut mencuat di tengah pesatnya pertumbuhan Kota Tangsel yang digerakkan oleh para pengembang swasta, sehingga memunculkan pertanyaan terkait efektivitas peran pemerintah daerah dalam mengawal pembangunan.
Menanggapi dinamika di ruang publik tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangsel TB Asep Nurdin menjelaskan tata kelola pemerintahan daerah dijalankan berdasarkan sistem, mekanisme, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan semata-mata bergantung pada individu.
"Pertama, pemerintahan daerah bekerja berdasarkan sistem. Di dalam pemerintahan terdapat proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi antarperangkat daerah, pengawasan, dan evaluasi," katanya, Rabu 11 November 2026.
Asep menegaskan bahwa kesinambungan pelayanan publik, mulai dari administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, pengelolaan lingkungan, hingga infrastruktur, merupakan kewajiban mutlak yang harus dijaga kualitas dan kecepatan aksesnya.
Kendati demikian, pihak pemerintah daerah secara terbuka mengakui bahwa masih terdapat sejumlah tantangan dan pekerjaan rumah yang belum optimal dalam proses pelayanan serta pembangunan kota.
Sebagai bentuk akuntabilitas publik, Pemkot Tangsel menyatakan terbuka terhadap segala bentuk pengawasan, kontrol sosial, serta masukan dari masyarakat maupun akademisi guna perbaikan tata kelola kota ke depan.
"Pemkot Tangsel terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat berhak mengetahui apa yang direncanakan, apa yang telah dilaksanakan, bagaimana anggaran digunakan, dan sejauh mana hasil pembangunan dapat dirasakan," tutur Asep.
Hal itu pun mendapat tanggapan dari Pengamat Kebijakan Publik Yanuar Winarko. Ia menilai tudingan tersebut tidak berdasar karena pemerintah daerah terbukti aktif menjalankan fungsi regulasi dan mengawal pembangunan agar tetap berpihak pada keadilan sosial.
Yanuar menyatakan pesatnya perkembangan perkotaan dan bisnis yang digerakkan oleh para pengembang di Tangsel perlu diimbangi dengan kehadiran pemerintah, sebagai penyeimbang antara kawasan klaster privat dan perkampungan tradisional.
"Pemerintah terbukti tidak tinggal diam dan bekerja keras menyeimbangkan antara tuntutan modernisasi kawasan privat dengan pemerataan hak bagi warga di perkampungan," ujarnya.