TANGERANGNEWS.com– Kementerian Keuangan menepis beredarnya video di media sosial yang menampilkan Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut menyebut guru sebagai beban negara.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengatakan, cuplikan video itu hasil editan dan tidak pernah diucapkan Sri Mulyani, sehingga video yang beredar tidak sesuai dengan fakta.
“Potongan video yang menampilkan seolah-olah Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan guru adalah beban negara itu hoaks,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa, 19 Agustus 2025, dikutip dari CNN Indonesia.
Dijeli Deni, materi dalam video yang tersebar berasal dari pidato Sri Mulyani saat berbicara di Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di ITB, pada Kamis, 7 Agustus 2025, lalu.
Namun, rekaman tersebut dipotong dan disunting dengan teknologi deepfake sehingga menimbulkan kesan berbeda dari aslinya.
“Marilah kita bijak dalam bermedia sosial,” kata Deni mengingatkan.
Sebelumnya, potongan video itu menuai perbincangan publik. Dalam rekaman yang beredar, Sri Mulyani disebut mengucapkan guru adalah beban negara.
Narasi tersebut memicu kritik tajam dari masyarakat yang mengaitkan dengan pidato Sri Mulyani mengenai pembiayaan gaji tenaga pendidik.
Dalam pidatonya, Sri Mulyani menyebut masih banyak suara yang menilai profesi dosen dan guru kurang dihargai karena gaji yang dianggap kecil.
Menurutnya, hal itu menjadi tantangan tersendiri bagi keuangan negara.
“Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar, ini salah satu tantangan bagi keuangan negara,” ujarnya.
Ia juga sempat menyinggung soal apakah seluruh biaya untuk guru dan dosen harus ditanggung penuh oleh negara, atau dapat melibatkan peran serta pihak lain.
“Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat,” ungkap Sri Mulyani.
Pernyataan tersebut, menurut Kemenkeu, dipelintir dan dipotong sehingga menimbulkan persepsi berbeda.
Masyarakat diimbau agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, terlebih yang menggunakan rekayasa digital.