TANGERANGNEWS.com- Pemerintah memastikan rencana kegiatan belajar mengajar secara online atau daring bagi siswa sekolah yang sempat diwacanakan mulai April 2026 resmi dibatalkan. 

Keputusan itu diambil setelah pemerintah menilai pembelajaran tatap muka tetap menjadi pilihan utama demi menjaga mutu pendidikan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan, hasil koordinasi lintas kementerian menyimpulkan proses belajar siswa harus tetap berjalan optimal dan tidak boleh memicu penurunan kualitas pembelajaran.

“Bahwa di sektor pendidikan, proses pembelajaran harus semakin optimal dan jangan sampai timbul learning loss,” kata Pratikno dikutip dari Kompas, Rabu, 25 Maret 2026.

Karena itu, pemerintah memutuskan agar proses belajar mengajar tetap diutamakan berlangsung secara tatap muka atau luring di sekolah. 

“Oleh karena itu, diutamakan penyelenggaraan proses pembelajaran tetap berjalan secara luring bagi siswa,” sambungnya.

Pratikno menjelaskan, opsi pembelajaran daring sebenarnya sempat muncul dalam pembahasan internal pemerintah. 

Bahkan, ada pula wacana penggunaan metode hybrid yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dan online.

Namun, setelah mempertimbangkan dampaknya terhadap kualitas pendidikan, pemerintah menilai kebijakan sekolah daring tidak menjadi kebutuhan mendesak saat ini.

 Terlebih, pengalaman sebelumnya menunjukkan model pembelajaran jarak jauh berisiko memunculkan ketimpangan hasil belajar.

“Memang pernah ada diskusi tentang kemungkinan penggunaan metode hybrid yang mengkombinasikan luring dan daring. Tetapi, mengingat pentingnya menjaga kualitas pendidikan siswa, pembelajaran daring bagi siswa tidak menjadi sebuah urgensi saat ini,” papar dia.

Menurut Pratikno, saat ini fokus pemerintah justru diarahkan pada percepatan peningkatan kualitas pendidikan di berbagai level. Sektor pendidikan disebut menjadi salah satu prioritas besar pemerintah, sehingga kebijakan yang berpotensi mengganggu capaian belajar siswa sebisa mungkin dihindari.

Ia menyebut, perhatian pemerintah terhadap pendidikan saat ini diwujudkan lewat sejumlah program, mulai dari revitalisasi sekolah, pengembangan Sekolah Rakyat, hingga Sekolah Unggul Garuda.

“Sebagaimana prioritas luar biasa Bapak Presiden kepada sektor pendidikan, mulai dari revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda, maka kita harus mempercepat peningkatan kualitas pendidikan secara umum,” ujar Pratikno.

Program tersebut, lanjut dia, mencakup berbagai jenjang pendidikan dan melibatkan lintas kementerian, baik yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, maupun Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Selain sektor pendidikan, pemerintah juga memastikan layanan kesehatan esensial tetap berjalan normal. 

Artinya, kebijakan efisiensi yang sempat dibahas tidak akan mengganggu layanan dasar yang berkaitan langsung dengan masyarakat.

Sebelumnya, wacana pembelajaran daring sempat mencuat sebagai bagian dari skenario efisiensi atau penghematan energi yang sedang dikaji pemerintah. 

Kebijakan itu berkaitan dengan antisipasi potensi krisis energi akibat memanasnya konflik Iran dan AS-Israel di kawasan Timur Tengah.

Dalam pembahasan awal, sekolah daring mulai April 2026 dipertimbangkan sebagai salah satu cara untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak. 

Namun, rencana tersebut menuai kritik dari berbagai pihak karena dinilai berpotensi menurunkan kualitas pendidikan dan memicu learning loss pada siswa.