TANGERANGNEWS.com-Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Banten bakal segera menghadirkan Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) di wilayah Tangerang Raya.

Pelayanan tersebut akan tersedia tiga lokasi sekaligus, yakni Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Tangerang, Gerai Pelayanan Publik Kabupaten Tangerang, dan MPP Kota Tangerang Selatan.

Untuk memastikan peluncuran perdana layanan tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kemenum Banten Picesco Andika Tulus beserta jajaran melakukan peninjauan dan koordinasi ke tiga lokasi itu, Selasa 5 Agustus 2025.

"Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhakti Pengayoman ke-80 dan bertujuan memperluas jangkauan layanan hukum berbasis digital kepada masyarakat," kata Picesco.

Dalam koordinasi di MPP Kota Tangerang, Kepala Divisi Pelayanan Hukum diterima langsung oleh Kepala Dinas DPMPTSP Kota Tangerang, Sugiharto.

Dalam kesempatan tersebut dibahas kesiapan teknis, termasuk kehadiran booth pelayanan, penugasan petugas jaga, pembagian flyer, serta rencana pemberian doorprize bagi pengguna layanan AHU.

Setelah itu, tim Kanwil meninjau Gerai Pelayanan Publik Kabupaten Tangerang yang berlokasi di Pasar Modern Intermoda BSD.

Di lokasi ini, tim bertemu langsung dengan Koordinator DPMPTSP Andi Gunawan dan petugas layanan AHU. Diketahui bahwa layanan AHU di gerai ini telah beroperasi sejak 26 Juni 2025.

Adapun pelayanannya mencakup legalisasi apostille, fidusia, badan hukum, hingga kewarganegaraan.

Sementara itu, dalam peninjauan ke MPP Kota Tangerang Selatan, tim didampingi Sekretaris DPMPTSP Kota Tangsel, Haris. Peninjauan ini untuk memastikan seluruh sarana dan prasarana mendukung suksesnya acara yang akan digelar pada Rabu, 6 Agustus 2025.

Kegiatan peluncuran perdana ini dijadwalkan akan dihadiri langsung oleh Menteri Hukum RI, Gubernur Provinsi Banten, serta Wali Kota Tangerang Selatan, serta akan disiarkan secara relay ke beberapa titik lokasi layanan AHU lainnya di wilayah Banten.

"Dengan sinergi yang dibangun bersama pemerintah daerah, peluncuran ini diharapkan menjadi momentum penting dalam menghadirkan layanan hukum yang lebih dekat, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat," tutup Picesco.