TANGERANGNEWS.com— Sebanyak 2.458 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten diproyeksikan memasuki masa pensiun hingga 2031. Tenaga pengajar menjadi kelompok yang paling banyak terdampak dalam proyeksi tersebut.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten Ai Dewi Suzana mengatakan, ASN yang akan memasuki masa purna tugas berasal dari berbagai kelompok jabatan, mulai dari pejabat struktural, pejabat fungsional hingga pelaksana.

Untuk 2026 saja, terdapat 399 ASN yang diperkirakan pensiun. Sebagian di antaranya telah maupun sedang menyelesaikan proses administrasi purna tugas.

"Jumlahnya Itu variatif. Mulai dari pejabat struktural, fungsional dan pelaksana," kata Ai, dikutip dari Tangerangekspres.id

Jika dirinci berdasarkan kelompok jabatan, dari total 2.458 ASN yang diproyeksikan pensiun sampai 2031, sebanyak 144 orang merupakan pejabat struktural. 

Kemudian sekitar 1.574 orang berasal dari jabatan fungsional dan sekitar 740 lainnya merupakan pelaksana.

Kelompok fungsional tersebut didominasi oleh tenaga guru yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Banten.

"Jadi memang untuk pensiunan pejabat fungsional ini didominasi oleh guru," ujarnya.

Kondisi tersebut membuat Pemprov Banten mulai menyiapkan langkah untuk mengantisipasi munculnya kekosongan jabatan akibat pensiun. 

BKD melakukan pemetaan kebutuhan pegawai secara bertahap agar posisi yang ditinggalkan tetap dapat diisi.

"Artinya akan terjadi kekosongan kan di jabatan itu sehingga nanti BKD sudah melakukan perencanaan kebutuhan ASN lagi secara bertahap merencanakan karena kalau ada yang keluar harus ada yang masuk dong, enggak mungkin dibiarkan kosong," ungkapnya.

Namun, regenerasi pegawai tidak hanya dilakukan melalui rencana perekrutan ASN baru. BKD juga meminta setiap organisasi perangkat daerah (OPD) mempersiapkan proses alih pengetahuan dari ASN yang akan pensiun kepada pegawai yang masih aktif.

Menurut Ai, proses tersebut penting agar pekerjaan yang selama ini ditangani pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diteruskan tanpa mengganggu pelayanan pemerintahan.

"Biasanya dalam bentuk training atau on the job training karena kan transfer knowledge langsung dari head to head seperti itu," tuturnya.

Untuk sementara, Pemprov Banten belum mengusulkan pembukaan rekrutmen ASN baru pada tahun ini. 

Pemprov Banten masih memprioritaskan penyelesaian penataan PPPK, baik yang berstatus penuh waktu maupun paruh waktu.

"Tahun ini Pemprov tidak mengusulkan karena masih menyelesaikan PPPK penuh dan paruh waktu dahulu," jelasnya.

Di sisi lain, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Banten Nia Purnama Sari meminta pemerintah tidak menunda langkah antisipasi terhadap jabatan yang nantinya ditinggalkan ASN yang pensiun.

Ia menilai kesinambungan pelayanan harus menjadi perhatian utama ketika jumlah ASN yang memasuki masa purna tugas cukup besar.

"Pelayanan publik adalah prioritas utama. Jangan sampai adanya penindakan atau kekosongan posisi ini membuat pelayanan masyarakat terganggu atau menjadi lambat," tuturnya.

Nia juga menilai proses regenerasi pengetahuan perlu dilakukan sebelum ASN memasuki masa pensiun. 

Dengan demikian, pegawai yang melanjutkan tugas memiliki pemahaman mengenai pekerjaan dan tanggung jawab yang sebelumnya ditangani ASN yang telah purna tugas.