TANGERANGNEWS.com-DPRD Kabupaten Tangerang menyebut visi dan misi Bupati Tangerang bidang pendidikan dirasa belum sesuai harapan, karena belum dapat mendukung pembangunan karakter siswa ke arah yang berakhlakul karimah.
"Hal itu diperlihatkan dengan masih maraknya tawuran antar pelajar, aksi geng motor, pemakaian obat-obatan terlarang serta pelecehan seksual," kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Astayudin saat rapat paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD Terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2022, Kamis 13 April 2023.
Menurutnya, meski LKPJ Bupati Tahun 2022 telah berjalan on the track. Namun, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian terutama di sektor pendidikan.
"Kebijakan pemerintah daerah terkait visi dan misi Kabupaten Tangerang tahun 2019-2023 yaitu wujudkan masyarakat Kabupaten Tangerang yang religius, cerdas, sehat dan sejahtera," jelas Astayudin.
Untuk mendukung visi dan misi di bidang keagamaan atau religius tersebut, Pemkab Tangerang hendaknya perlu melakukan penambahan anggaran guna menyasar program Baca Tulis Alquran (BTQ), mulai dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga dewasa.
"Jadi nilai-nilai agama mendasari sikap dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari sesuai dengan prinsip-prinsip keagamaan yang dianut kebijakan umum," pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Tangerang Mad Romli mengapresiasi seluruh pemimpin dan anggota DPRD, karena telah memberikan perhatian yang begitu besar terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tangerang.
Mad Romli menyatakan terkait rekomendasi yang telah diterbitkan ke satu yaitu penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya.
Kemudian, kedua penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya. Ketiga, penyusunan Peraturan Daerah, peraturan Kepala Daerah dan atau kebijakan strategis Kepala Daerah.
Selanjutnya, rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tangerang akan ditembuskan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
"Hasil rekomendasi akan ditindaklanjuti oleh kepala daerah untuk dijadikan bahan perbaikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan kedepannya agar lebih baik," pungkasnya.
Kasus megakorupsi yang merugikan negara terus terjadi, seolah tidak memiliki solusi yang pas, walaupun telah dibentuk lembaga untuk memberantas kasus korupsi ini, yaitu KPK. Namun kasus korupsi terus berulang dengan nilai yang sangat fantastis.
TODAY TAG
Besarnya arus kendaraan di suatu kawasan dinilai tidak lagi menjadi satu-satunya tolok ukur utama bagi pelaku usaha ritel dalam menentukan lokasi ekspansi bisnis.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang berencana menyusun peraturan daerah (Perda) sebagai tindak lanjut kebijakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang penanganan isu Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender dan Queer (LGBTQ).
Pemerintah Kota (Pemkot Tangerang) melakukan perombakan organisasi besar-besaran melalui pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap 102 pejabat.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews