Diduga Money Politik, Zaki Anggap Bukan Zamannya

| Minggu, 9 Desember 2012 | 17:55

Ahmed Zaki Iskandar saat melakukan verifikasi ke DPC PDI Perjuangan. (tangerangnews / dira)

TANGERANG-Terkait dugaan menang karena money politik, Ahmed Zaki Iskandar yang berdasarkan lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) unggul 57,55 persen
ditepisnya.

Dugaan tersebut menurutnya tidak benar. “Sudah bukan zamannya lagi. Kami selalu mengedepankan politik adil jujur dan bersih, biar masyarakat yang menilai,” ujar Zaki.

Diketahui sebelumnya, Ketua PAC PDI Perjuangan (PDIP) Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang mengumumkan kepada media bahwa telah terjadi kegiataan money politik di RT 02/10 Kampung Sarongge, Desa Sindang Asih, Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang. Dirinya mengaku telah menangkap tangan dengan barang bukti uang di dalam amplop Rp40.000.

“Pelakunya diduga tim dari pemenangan nomor urut 2 Ahmed Zaki Iskandar-Hermansyah sekitar pukul 02.50 WIB dini hari,” terang Susanto kepada wartawan, Minggu (9/12/2012). Atas temuan itu, Susanto mengaku, Panwascam Sindang Jaya telah melakukan proses. Ketua Panwaslu Kabupaten Tangerang Surya Bagja ketika dihubungi telepon seluarnya tidak aktif.

Kanidat lain, Ahmad Subadri dalam status BlacBerry Messangernya sekitar pukul 18.00 WIB menulis . "Ternyata uang memang luar biasa."

Terpopuler

WISATA

Libur Lebaran 2024, 6 Rekomendasi Wisata Belanja di Kota Tangerang

Jumat, 12 April 2024 | 06:54

Selama libur Lebaran 2024, Kota Tangerang memiliki berbagai tempat yang masih dapat dikunjungi.

TODAY TAG

HIBURAN

Parto Patrio Bakal Dioperasi, Sakit Apa?

Kamis, 25 April 2024 | 12:21

Viral di media sosial sebuah video menunjukkan komedian Parto Patrio dilarikan ke rumah sakit menggunakan ambulans.

KOTA TANGERANG

Tangerang Masuk Kawasan Aglomerasi dalam UU DKJ

Senin, 29 April 2024 | 09:59

Wilayah Tangerang Raya meliputi Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) masuk dalam Kawasan Aglomerasi dalam Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ).