TANGERANGNEWS.com-Sebanyak 9.164 personel kemanan gabungan dikerahkan untuk mengamankan tempat pemungutan suara (TPS) Pilkada Serentak 2024 di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota, Polda Metro Jaya.
Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan ribuan personel gabungan itu terdiri dari Polri 1.128, TNI 314, Linmas 7.104, Satpol PP 422 dan Dinas kesehatan 196.
"Personel tersebut dikerahkan untuk mengamankan 3.552 TPS di Kota/Kabupaten Tangerang," ujarnya, Selasa 26 November 2024.
Kapolres mengungkapkan, untuk pola pengamanan telah ditentukan. Ada katagori TPS yang kurang rawan, rawan dan sangat rawan.
Namun untuk di wilayah hukum Polres Metro Tangerang kota hanya ada katagori TPS yakni kurang rawan dan rawan.
"Jadi pola pengamanannya, untuk yang kurang rawan 2 personel Polri untuk 6 TPS, dibantu linmas, satpol PP dan TNI. Sedangkan untuk yang katagori rawan, 2 personel Polri untuk 2 TPS. Untuk yang sangat rawan tidak ada," ujarnya.
Zain menjelaskan, penentuan kerawanan TPS tersebut berdasarkan indikator yang telah ditentukan.
Indikator tersebut antara lain jarak antara TPS dan Kantor Kepolisian, potensi kerawanan terhadap bencana alam, pernah terjadi permasalahan sebelumnya, dan pernah terjadi pemungutan suara susulan/ulang.
"9.164 Pasukan Gabungan ini akan ditempatkan di TPS mulai Selasa 26 November hingga Kamis 28 November 2024," katanya.
Kombes Pol Zain Dwi Nugroho memberikan imbauan kepada masyarakat untuk dapat menjaga kondusifitas wilayah.
Jadikan pesta demokrasi Pilkada Serentak 2024 ini menghasilkan kepala daerah terbaik sesuai dengan harapan masyarakat dan bisa membawa kemajuan buat Provinsi Banten maupun kota/kab Tangerang.
Ia juga mengimbau masyarakat segera melapor kepada petugas jika menemukan kejadian maupun pelanggaran pemilu saat pemungutan suara berlangsung
"Masyarakat silahkan datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilih. Hati-hati terhadap penyebaran berita hoax. Masyarakat dapat menahan diri dan jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak benar," pesannya.
TODAY TAG
Penerapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) tahun 2026 dinilai masih menjadi kendala tersendiri bagi dunia usaha di Kabupaten Tangerang.
Pergantian tahun belum membawa angin segar bagi pasar tenaga kerja global. Ancaman pemutusan hubungan kerja diperkirakan masih akan membayangi hingga beberapa tahun ke depan, bahkan berpotensi berlangsung sampai 2030.
Di Kabupaten Tangerang, lubang jalan bukan lagi anomali. Ia telah menjadi pola. Ia hadir bukan sebagai kecelakaan kebijakan, melainkan sebagai hasil dari pembiaran yang sistematis.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
