TANGERANGNEWS.com- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mulai membahas skema pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya Pertalite, agar subsidi energi lebih tepat sasaran.

Pembahasan tersebut dilakukan dalam pertemuan di Kementerian Keuangan pada Selasa, 11 Agustus 2026. Salah satu skema yang dikaji adalah membatasi akses Pertalite bersubsidi bagi masyarakat dengan kemampuan ekonomi tinggi, termasuk kelompok desil 9 dan 10.

"Jadi tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin desil 9, 10 supaya nanti berapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap," kata Purbaya dikutip dari CNBC Indonesia, Rabu 12 Agustus 2026.

Purbaya mengatakan, pemerintah masih mempelajari sistem yang akan digunakan untuk menentukan masyarakat yang berhak menerima subsidi Pertalite. 

Pemerintah juga telah melihat sistem yang dimiliki PT Pertamina (Persero) yang dinilai dapat mendukung penerapan subsidi tepat sasaran.

"Sedang kita pelajari sistemnya, saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan begitu," katanya.

Meski demikian, Purbaya menegaskan pemerintah belum menentukan waktu penerapan kebijakan tersebut.

Sementara itu, Bahlil mengatakan pembahasan subsidi tepat sasaran merupakan bagian dari koordinasi antara Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan. 

Ia menyebut Pertalite saat ini masih dapat digunakan oleh masyarakat dari kelompok ekonomi atas.

"Ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Maka dari itu kami melakukan rapat koordinasi rapat menteri, seperti itu," ujarnya.

Bahlil memastikan kendaraan roda dua tetap dapat membeli BBM subsidi di SPBU. Menurutnya, tidak ada pembatasan baru terhadap pembelian Pertalite untuk sepeda motor.

"Nggak, sepeda motor nggak dibatasi kok. Berarti nggak ada perubahan untuk sepeda motor," kata Bahlil.

Ia menjelaskan, pembatasan yang tengah dibahas berkaitan dengan jenis kendaraan yang dinilai tidak semestinya menggunakan BBM subsidi, misalnya saja kendaraan mewah seperti BMW dan Mercedes-Benz. 

"Jadi gini Mas, nanti menyangkut pembatasan itu nanti kan ada jenis kendaraan ya, jangan pakai BMW pakai Mercy masa pakai minyak subsidi," pungkasnya.