TANGERANG-Menyambut pemilihan Gubernur Provinsi Banten akhir tahun ini, KPUD Tangerang Selatan (Tangsel) akan mendapatkan anggaran sebesar Rp 9,1 miliar untuk menyukseskan pesta demokrasi itu.

 

Demikian yang dikatakan oleh Ketua KPUD Tangsel, Iman Perwira Bachsan, kepada wartawan akhir pekan lalu.

"Kami dapat pagu anggaran untuk pilgub Banten sebesar Rp 9,1 miliar. Dana tersebut akan kami pergunakan untuk pelaksanaan teknis saja. Sebagian besar untuk pembayaran honor penyelenggara pilgub di Tangsel," ucap Iman.

Yakni untuk membayar penyelenggara mulai dari tingkat KPUD, PPK, dan PPS. Termasuk biaya untuk pendanaan kegiatan pendataan. Pencairan anggaran sendiri menunggu Surat Keputusan (SK) dari KPUD Provinsi Banten. Untuk kegiatan koordinasi antara KPUD Tangsel dengan PPK dan PPS direncanakan 16 - 30 Mei mendatang. Peluncuran tahapan kekhalayak ramai, rencananya dilaksanakan oleh KPUD Provinsi Banten 25 Mei mendatang.

Menurut Iman, pihaknya juga akan melakukan pendataan ulang pemilih di Tangsel. Berdasarkan DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada pemilukada Tangsel yang baru saja digelar, jumlah DPT mencapai 738.181 orang. Namun, karena ada kecenderungan usia warga Tangsel bertambah dan juga  tingkat kematian, serta pindah domisili, maka harus dilakukan pendataan ulang pemilih. "Akan ada pendataan. Saat ini sedang diplenokan soal teknisnya," ujarnya.

Pendataan ulang sendiri nantinya tetap memakai mekanisme yang hampir sama dengan pendataan pemilukada Tangsel. Yakni petugas PPS akan mendata kembali warga. Selanjutnya, Data Pemilih Sementara (DPS) dari hasil pendataan tersebut akan diumumkan di tingkat Kelurahan. Bagi warga yang belum terdaftar, dapat memberitahukan kepada petugas, sebelum DPT disahkan.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tangsel, Bambang P Rachmadi, mengingatkan KPUD Kota Tangsel untuk terlebih dahulu memperbaiki dan melaporkan penggunaan anggaran pemilukada Kota Tangsel. "KPUD Tangsel harus menyelesaikan dahulu audit anggaran pemilukada yang baru saja selesai,” tegasnya. (DRA)