TANGSEL – Diam-diam DPRD Kota Tangsel rupanya sangat memperhatikan para wakil pemerintah ditingkat lingkungan. Setidaknya, hal itu tercermin dari adanya gagasan wakil rakyat Tangsel itu yang sedang diperjuangkan oleh DPRD untuk Ketua Rukun Tetangga (RT) se-Tangsel.
Wakil Ketua DPRD Kota Tangsel Sihabuddin Hasyim yang mengatakan kabar gembira tersebut. Dia mengaku, sedang mewacanakannya.
”Idealnya saya kira Rp500 ribu, meski masih terbilang kecil. Kami rasa itu harus kami perjuangkan,” ujarnya Senin (27/6/2011).
Partai Golkar, kata Sihabuddin, akan mendorong payung hukum berupa Perda Rukun Warga Rukun Tetangga (RTRW) di Tangsel. Dengan payung hukum tersebut maka legalitas atas intensif RT yang digelontorkan dari APBD Tangsel lebih terjamin.
Untuk diketahui saat ini kata Sihabuddin, Ketua RT di wilayah Tangsel mendapat insentif sebesar Rp 150 ribu berdasar Peraturan Walikota Tangsel.
"Raperdanya akan kami dorong. Selain soal insentif, dalam Raperda tersebut juga akan diatur soal pemilihan Ketua RT maupun RW. Termasuk juga diatur soal jumlah Kepala Keluarga dalam satu Rukun Tetangga," paparnya.
Tujuan pemberian atau kenaikan insentif ini, menurut Sihabuddin salah satu langkah untuk menekan pungutan liar yang mungkin dirasakan oleh warga apabila mengurus surat-surat di tingkat RT. “Walau belum ada pungutan liar, kami mengantisipasinya. Tujuannya agar pelayanan di tingkat RT lancar. Ini juga bias dijadikan sanksi kalau ada RT yang tetap melakukan pungutan liar,” terang Sihabuddin. (KG/TGE)
