TANGERANGNEWS.com-Wakil Ketua DPRD Tangerang Selatan (Tangsel) Maria Theresa Suhardja akhirnya menanggapi kasus korupsi proyek sampah di Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Dalam pernyataan resminya, Maria menyampaikan keprihatinannya sekaligus menyerukan penguatan pengawasan di lingkungan pemerintahan.
"Yang pasti, saya ikut prihatin atas kasus korupsi yang menimpa Dinas Lingkungan Hidup," ujar Maria, kepada TangerangNews, Sabtu 26 April 2025.
Ia, menambahkan kasus tersebut menjadi perhatian dinas-dinas lainnya untuk lebih amanah di masa jabatannya.
"Namun demikian, kasus ini harus menjadi perhatian bagi seluruh pemangku jabatan di dinas-dinas lainnya agar ke depannya bisa lebih amanah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab," ungkapnya.
Maria menegaskan, DPRD Kota Tangsel akan menjalankan fungsinya secara optimal sebagai lembaga legislatif yang memiliki kewenangan dalam pengawasan jalannya roda pemerintahan.
"DPRD akan lebih masif melakukan pengawasan, mulai dari tahapan perencanaan, pengusulan program, hingga pelaksanaan kegiatan. Semua proses harus diawasi agar tidak memberi celah terhadap praktik yang merugikan masyarakat," tegasnya.
Menurut Maria, pengawasan bukan hanya bersifat seremonial, melainkan sebagai komitmen nyata untuk mendorong pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
"Sudah pasti, DPRD akan mengambil langkah konkret untuk memastikan setiap program berjalan sesuai aturan dan nilai-nilai integritas," tambahnya.
Sebelumnya diberitakan, Pengamat Politik Fernando Emas mempertanyakan pengawasan DPRD terhadap Kepala Dinas dan Kepala Bidang DLH yang saat ini terjerat kasus korupsi proyek sampah.
Fernando Emas menyebut sikap diam para wakil rakyat tersebut menimbulkan tanda tanya besar, bahkan memunculkan dugaan adanya aliran dana korupsi yang mengalir ke anggota dewan.
"Iya ini berdampingan, kinerja anggota DPRD Tangsel dengan DLH Tangsel terkait kasus korupsi sampah patut dipertanyakan. Kenapa tidak mendukung langkah kejaksaan dalam pemeriksaan kasus ini?" kata Fernando.
Pergantian tahun belum membawa angin segar bagi pasar tenaga kerja global. Ancaman pemutusan hubungan kerja diperkirakan masih akan membayangi hingga beberapa tahun ke depan, bahkan berpotensi berlangsung sampai 2030.
TODAY TAG
Alih-alih memberantas prostitusi dan peredaran miras, negara justru berposisi sebagai pengatur lokasi dan tata kelolanya. Maksiat tidak dihapus, hanya dipindahkan dan dilegalkan secara administratif.
Nama Habib Bahar bin Smith kembali muncul dalam kasus perkara hukum. Ulama kontroversial ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) di wilayah Cipondoh,
Di tahun 2026, sistem kerja perusahaan semakin dinamis. Banyak bisnis sudah menerapkan hybrid working, multi-shift, hingga operasional lintas lokasi. Karena itu, absensi manual seperti tanda tangan atau spreadsheet sudah tidak lagi relevan.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
