TANGERANGNEWS.com- Sebuah film dokumenter baru-baru ini menjadi perbincangan hangat di media sosial usai diunggah di YouTube pada Minggu, 11 Februari 2024.
Film bertajuk Dirty Vote ini menghadirkan tiga orang ahli hukum tata negara yaitu Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar.
Dalam film berdurasi 1 jam 57 menit 22 detik tersebut, ketiganya menerangkan adanya dugaan kecurangan dalam proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 melalui penggunaan instrumen kekuasaan.
"Dalam penunjukan penjabat kepala daerah pada dasarnya mereka tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi, mahkamah menentukan bahwa proses penunjukan penjabat haruslah dilakukan secara terbuka transparan. Mereka harus kemudian mendengarkan aspirasi pemerintah daerah dan masyarakat daerah sekaligus taat pembentukan peraturan teknisnya agar penunjukan itu dapat berlangsung dengan fair," jelas Feri Amsari.
Menurutnya, penunjukan para penjabat kepala daerah tampak bermasalah. Sebab, para penjabat tersebut memiliki hubungan kedekatan dengan Presiden Joko Widodo, seperti Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, dan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, yang berpotensi menciptakan ketidaknetralan.
Selain itu, film tersebut juga membahas terkait dugaan penyalahgunaan bansos serta adanya indikasi politisasi perangkat pemerintahan desa.
Bivitri Susanti berpendapat penggelontoran bantuan sosial (bansos) selalu mengalami kenaikan jelang Pemilu sejak 2014 hingga 2024, kecuali pada 2020 dan 2021 imbas pandemi Covid-19.
Kendati begitu, ia menilai pemberian bansos jelang Pemilu berlebihan, bahkan melampaui bansos saat pandemi Covid-19 terjadi.
"Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan populis lainnya misalnya gaji PNS, TNI, dan Polri termasuk PPPK yang naik 8 persen pada 2024. Selain itu juga ada kenaikan gaji pensiunan PNS yang naik 12 persen di 2024. Kita jadi bisa bertanya-tanya, apakah memang itu upaya-upaya itu adalah cara untuk menaikkan kesejahteraan atau memang hanya populisme belaka karena ternyata kenaikan upah buruh hanya naik 3,2 sampai 4,4 persen," katanya.
Sebagai informasi, film dokumenter ini disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono, merupakan film keempat yang ditayangkan jelang Pemilu.
Sebelumnya, pada 2014 Dandhy melalui rumah produksi WatchDoc menayangkan film tentang Jokowi sebagai calon presiden yang dianggap pembawa harapan baru.
Berselang tiga tahun, dirinya menyutradarai film Jakarta Unfair, bertepatan dengan momen Pilkada DKI Jakarta.
Dua tahun kemudian, film Sexy Killers garapannya ikut menggemparkan panasnya Pemilu 2019. Dalam film itu, berisikan jaringan oligarki yang berada di belakang dua kontestan capres-cawapres, yakni pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Melansir dari CNN Indonesia, film ini melibatkan 20 lembaga diantaranya, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Greenpeace Indonesia, Indonesia Corruption Watch, Jatam, Jeda Untuk Iklim, KBR, LBH Pers, Lokataru, Perludem, Salam 4 Jari, Satya Bumi, Themis Indonesia, Walhi, Yayasan Dewi Keadilan, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.
Sementara itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menggelar konferensi pers pernyataan sikap terkait ditayangkannya film dokumenter tersebut.
Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran Habiburokhman mengatakan, sebagian besar isi dalam film tersebut tidak berdasar, bahkan cenderung bernada fitnah dengan narasi kebencian yang asumtif.
"Saya mempertanyakan kapasitas tokoh-tokoh yang ada di film tersebut dan saya kok merasa sepertinya ada tendensi," ucapnya di Jakarta dikutip dari Antara.
Habiburokhman pun meminta agar masyarakat tidak terhasut dan terprovokasi atas narasi dari film Dirty Vote.
"Kita harus pastikan Pemilu 2024 berlangsung damai, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber jurdil)," tukasnya.