Connect With Us

Masa Tenang Pemilu 2024, Ini Aturan dan Larangannya

Fahrul Dwi Putra | Minggu, 11 Februari 2024 | 13:46

Ilustrasi pemilu. (@TangerangNews / Istimewa)

TANGERANGNEWS.com- Tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 telah memasuki masa tenang jelang hari H pemungutan suara pada 14 Februari 2024, mendatang.

Masa tenang Pemilu 2024 ditandai dengan berakhirnya masa kampanye. Artinya, setiap kontestan Pemilu 2024 dilarang untuk melakukan berbagai kegiatan kampanye politik.

Larangan masa tenang Pemilu juga termaktub dalam Pasal 523 UU Pemilu, yang berbunyi.

"Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)".

Jadwal Masa Tenang Pemilu 2024

Masa tenang Pemilu 2024 akan berlangsung selama hari mulai dari Minggu, 11 Februari hingga Selasa, 13 Februari 2024.

Hal ini berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Usai masa tenang berakhir, Pemilu serentak akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024.

Bagi Pemilih

Larangan masa tenang Pemilu 2024 juga berlaku bagi para pemilih, berikut diantaranya.

  • Tidak menggunakan hak pilihnya
  • Memilih pasangan calon
  • Memilih partai politik peserta pemilu tertentu
  • Memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tertentu
  • Memilih calon anggota DPD tertentu

Bagi Media Massa

Selain pemilih dan para kontestan Pemilu, larangan dalam masa tenang juga berlaku bagi media massa meliputi cetak, daring, media sosial, hingga lembaga penyiaran.

Media massa sebagaimana dimaksud dilarang untuk menyiarkan berita, iklan, rekam jejak peserta pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan kampanye, sehingga menguntungkan atau merugikan peserta pemilu.

Bagi Lembaga Survei

Setelah dimulainya masa tenang, lembaga survei juga tidak diizinkan mempublikasikan hasil survei maupun jajak pendapat terkait pemilu.

Aturan tersebut berdasarkan Pasal 509 UU Pemilu, yang berbunyi.

Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu dalam masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)".

PROPERTI
Ini Alasan Gading Serpong Berkembang Pesat Jadi Pusat Bisnis Baru di Tangerang Raya

Ini Alasan Gading Serpong Berkembang Pesat Jadi Pusat Bisnis Baru di Tangerang Raya

Jumat, 9 Januari 2026 | 18:47

Kawasan Paramount Gading Serpong tidak hanya dikembangkan sebagai kawasan hunian, wilayah ini dirancang dengan konsep terpadu yang mencakup area komersial, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga ruang publik penunjang aktivitas masyarakat.

NASIONAL
1.000 Genset Dikirim, Warga Terdampak Banjir Aceh Teraliri Listrik Sementara

1.000 Genset Dikirim, Warga Terdampak Banjir Aceh Teraliri Listrik Sementara

Sabtu, 10 Januari 2026 | 21:32

Desa Pante Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, perlahan kembali teraliri listrik sementara melalui bantuan genset dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT PLN (Persero)

MANCANEGARA
WEF Proyeksikan Badai PHK Berlanjut hingga 2030, Penyebabnya Gegara AI 

WEF Proyeksikan Badai PHK Berlanjut hingga 2030, Penyebabnya Gegara AI 

Kamis, 8 Januari 2026 | 13:17

Pergantian tahun belum membawa angin segar bagi pasar tenaga kerja global. Ancaman pemutusan hubungan kerja diperkirakan masih akan membayangi hingga beberapa tahun ke depan, bahkan berpotensi berlangsung sampai 2030.

AYO! TANGERANG CERDAS
Ini Jadwal dan Mata Pelajaran yang Diujikan Pada TKA SD dan SMP 2026

Ini Jadwal dan Mata Pelajaran yang Diujikan Pada TKA SD dan SMP 2026

Senin, 5 Januari 2026 | 11:12

Tes Kemampuan Akademik atau TKA kembali akan dilaksanakan pada 2026 untuk jenjang SD dan SMP. Pelaksanaan asesmen ini dijadwalkan berlangsung pada April 2026 dan dapat diikuti peserta didik dari jalur pendidikan formal, nonformal, maupun informal.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill