TANGERANGNEWS.com.com-Kapolda Banten Irjen Pol Hengki menyoroti tingginya angka pengangguran di Provinsi Banten yang saat ini mencapai sekitar 650.000 jiwa atau setara dengan 6,7 persen dari total jumlah penduduk.

Kondisi ini dinilai berpotensi meningkatkan risiko aksi kriminalitas serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Tekanan ekonomi dan persoalan sosial akibat sulitnya mendapatkan pekerjaan membuat sebagian masyarakat menjadi lebih rentan terlibat dalam tindakan melanggar hukum.

"Dari data yang ada, tingkat pengangguran 6,7 persen dari jumlah penduduk yang ada di Provinsi Banten. Bilamana tingkat pengangguran tidak bisa kita kurangi, tentu akan berimplikasi terhadap gangguan kamtibmas," ujar Irjen Pol Hengki saat menghadiri acara Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) di SMK dan LPK Gyokai Indonesia, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Rabu 23 September 2026.

Untuk mengatasi hal itu, program Poliran dihadirkan sebagai langkah konkret untuk mencetak lulusan dengan kompetensi yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja saat ini.

"Semoga program ini dapat mengentaskan, mengurangi, dan meminimalisir gangguan kamtibmas dengan menekan tingkat pengangguran," jelas Hengki

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandhi, mengakui bahwa tingginya angka pengangguran di wilayahnya sebagian besar disumbang oleh lulusan pendidikan menengah.

"Yang pertama memang perlu kami akui bahwa pengangguran itu disumbang justru terbesar dari lulusan SMK," ungkap Deden.

Ia memberikan apresiasi atas inisiatif Polda Banten melalui program Poliran. Menurutnya, kolaborasi antara kepolisian, lembaga pendidikan, dan pemerintah sangat strategis dalam menekan angka pengangguran yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat maupun daerah.

Deden berharap model pendidikan dan pelatihan vokasi seperti yang dilaksanakan oleh PT Gyokai Indonesia Kompeten dapat diadopsi dan diperluas secara masif di seluruh wilayah Banten.

"Program vokasi ini nanti akan bersama-sama dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Ketenagakerjaan untuk ditindaklanjuti dan diimplementasikan di Pemda Provinsi Banten," terangnya.