Oleh: Ni'matul Afiah Ummu Fatiya, Pemerhati Kebijakan Publik

TANGERANGNEWS.com-Benar sekali apa yang tertulis dalam spanduk besar bertuliskan "Hutan Bukan Milik Oligarki" yang dibentangkan oleh massa aksi di Bundaran HI, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Aksi massa yang terdiri atas gabungan mahasiswa dan masyarakat ini mengusung lima tuntutan. Salah satunya adalah "Tetapkan Status Bencana Nasional, Adili Korporasi yang Bertanggungjawab, dan Tuntaskan Integrasi Tata Kelola Lahan". (IDN Times, 28-10-2026)

Hutan Milik Seluruh Warga

Sejatinya, hutan dan seluruh kekayaannya merupakan milik seluruh warga negara. Namun, selama ini sebagian besar hutan dikuasai oleh oligarki. Merekalah yang menikmati keuntungannya, sedangkan rakyat hanya menanggung dampak buruknya. Oleh karena itu, wajar jika masyarakat memprotes ketidakadilan ini, terutama terkait dengan kasus karhutla yang masih membara.

Sebagaimana tertuang dalam UUD 1945,  bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Lalu, mengapa hanya konglomerat yang menikmati keuntungannya? Sedangkan sebagian besar masyarakat justru menanggung dampak buruknya?

Dampak Buruk Monopoli Hutan

Menurut data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) per November 2026, total luas hutan yang dikuasai oleh oligarki sekitar 26,8 juta hektare. Besarnya angka tersebut berbanding lurus dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkannya.

BNPB juga menyebutkan bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akibat salah pengelolaan telah merambah ke enam provinsi. Total kerusakan lingkungan tersebut telah mencapai 639,23 hektare. Dua provinsi yang masih menghadapi penanganan karhutla cukup berat adalah Kalteng dan Kalsel. (detik.com, Senin, 19/10/2026).

Selain itu, merebaknya kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat kabut asap di Indonesia tergolong cukup tinggi. Data Kemenkes menunjukkan terdapat 277.075 kasus per 11 Oktober 2026,  dengan 64.913 diantaranya menyerang balita. Bahkan, dampak fatal kabut asap ini telah menyebabkan 4 orang  meninggal dunia.

Negara Abai

Munculnya berbagai masalah akibat salah pengelolaan hutan ini tidak boleh dianggap enteng. Meskipun ada desakan dari berbagai pihak-- seperti para pakar dan ahli, termasuk mahasiswa--mengapa sampai sekarang pemerintah belum menetapkan karhutla sebagai bencana nasional?

Pemerintah memang telah berupaya menangani masalah karhutla. Namun,  mampukah negara mengatasi karhutla tersebut sebagaimana pernyataan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman? Faktanya, hingga saat ini api belum mereda. Padahal, karhutla merupakan kasus lama yang terus berulang, sehingga pemerintah seharusnya sudah memiliki strategi penanggulangan yang tepat.

Jangan-jangan karhutla ini memang disengaja, sehingga berbagai upaya penanggulangannya hanya bersifat formalitas. Sudah banyak rakyat yang menderita akibat karhutla, tetapi pejabat justru terkesan mengabaikannya. Bahkan, ketika negara tetangga memprotes dampak buruk yang mereka terima, pemerintah masih bersikap biasa saja, seolah tidak terjadi apa-apa.

Inilah watak asli dari sistem kapitalis-sekuler. Sekularisme menjadikan pemimpin tidak memahami hakikat kepemimpinan serta tanggung jawabnya. Selain itu, kebijakan ekonomi liberal telah melegalkan penguasaan hutan oleh oligarki, padahal hutan sejatinya milik umum. Akibatnya, oligarki menikmati cuan dari konsesi lahan, sedangkan rakyat harus menanggung banjir bandang dan kabut asap.

Hukum Islam Terkait Hutan

Islam telah menetapkan bahwa hutan termasuk salah satu sumber kekayaan alam milik umum sehingga penguasaannya oleh individu maupun kelompok jelas diharamkan. Bahkan, negara pun tidak diperbolehkan mengambil alih kepemilikan tersebut menjadi milik negara. Negara hanya berfungsi mengawasi pemanfaatannya atau mengelolanya untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Politik ekonomi Islam mengatur pemanfaatan hutan sepenuhnya ditujukan untuk kemaslahatan umat. Islam juga memerintahkan manusia untuk menjaga kelestarian alam serta melarang tindakan merusak atau membakarnya.

Rasulullah Saw bersabda:

اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلإِ وَالنَّار

Artinya: Kaum Muslim itu berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput, dan api. (HR Abu Daud)

Pemimpin Adalah Pelindung

Dalam Islam, negara bukan sekadar institusi yang melegalkan regulasi atas permintaan korporasi, melainkan pelindung yang wajib menaungi seluruh warga negaranya.

Begitu pula dengan seorang pemimpin, ia adalah raa'in (pemelihara) urusan umat dan jumlah (perisai) bagi seluruh rakyat. Nyawa rakyat menjadi prioritas utama bagi seorang pemimpin karena ia sadar bahwa jabatan adalah amanah yang akan diminta pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah SWT.

Rasulullah Saw bersabda:

إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدْلٌ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ ، وَإِنْ يَأْمُرُ بِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ [رواه البخاري ومسلم

"Sesungguhnya seorang imam itu (laksana)perisai. Dia akan dijadikan perisai, dimana orang akan berperang di belakangnya, dan digunakan sebagai tameng. Jika dia memerintahkan takwa kepada Allah ‘Azza wa Jalla, dan adil, maka dengannya, dia akan mendapatkan pahala. Tetapi, jika dia memerintahkan yang lain, maka dia juga akan mendapatkan dosa/adzab karenanya.” (Hr. Bukhari dan Muslim)

Seorang pemimpin dalam Islam harus memiliki tiga karakter utama, yaitu al-quwwah (kekuatan), at-taqwa (ketakwaan), dan ar-rifq bi ar-ra’iyyah (lembut kepada rakyat). Dengan ketiga karakter tersebut, seorang pemimpin tidak akan membiarkan rakyatnya menderita demi membela kepentingan pengusaha.

Khatimah

Telah nyata bahwa berbagai kerusakan dan bencana yang terjadi merupakan akibat ulah tangan manusia serakah yang tidak mau mengikuti aturan Allah. Padahal Allah telah menjelaskan dengan gamblang di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah mengenai tata cara mengelola dan memakmurkan bumi. Namun, sebagian manusia justru berpaling.

Oleh karena itu, satu-satunya cara yang harus dilakukan adalah kembali kepada aturan Allah dengan menerapkan sistem Islam secara menyeluruh dalam segala aspek kehidupan.

Wallahu A'lam.