TANGERANG- Pemerintah Kabupaten Tangerang dibantu Pusat Kajian Sumber daya Pesisir dan Lautan-Institut Pertanian Bogor (PKSPL-IPB) telah merampungkan Road Map/grand design Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai (Gerbang Mapan).

Nantinya Road Map akan dijadikan sebagai rencana kerja rinci, yang menggambarkan apa yang harus dilakukan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Tangerang dalam mensukseskan program kerja bupati untuk pengentasan kemiskinan diwilayahnya, khususnya di wilayah Pantai Utara (Pantura).

“Dengan selesainya road map Gerbang Mapan ini, maka program ini sudah bisa kita laksanakan di awal tahun 2015. Saya berharap program ini bisa berjalan dengan baik sehingga kesejahteraan masyarakat bisa ditingkatkan,” ujar Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar di Kantor Bupati, Selasa (17/11).

Zaki menjelaskan, program Gerbang Mapan rencananya akan difokuskan di 25 desa yang ada di 8 kecamatan yakni Kecamatan Mekarbaru, Kronjo, Kemiri, Mauk, Sukadiri, Pakuhaji, Teluknaga dan Kosambi.

Dalam pelaksanaanya salah satu program dari 25 program unggulan bupati ini tidak hanya berkutat pada pembangunan infrastruktur saja. Tetapi lebih dari itu, Pemkab Tangerang juga akan berusaha meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi termasuk dalam hal kesehatan.

“Seluruh SKPD terkait harus bekerjasama bahu membahu mensukseskan program Gerbang Mapan ini,” ujar Zaki.
Menurut Zaki, untuk pelaksanaan program ini Pemkab Tangerang tentunya siap menggelontorkan dana yang telah siapkan melalui APBD, APBN serta dana CSR dan para pengusaha.

“ Berapa pun besarnya dana tentu akan kami upayakan, hanya saja kami akan melakukan skala prioritas,” jelasnya.
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tangerang Herry Wibowo mengatakan, kemiskinan yang dialami oleh warga pesisir Pantura memang menjadi perhatian khusus Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Untuk itu pihaknya telah menyiapkan berbagai program dalam mendukung program Gerbang Mapan diantaranya peningkatan potensi perekonomian melalui pengembangan usaha perikanan.

“Salah satu program yang akan dilakukan adalah memberikan pendampingan kepada para penambak agar bisa meningkatkan produksinya sehingga bisa menambah penghasilan, serta memberikan sarana prasarana penangkapan ikan agar nelayan bisa lebih berdaya dan terbebas dari para tengkulak,” ujar Herry.

Kepala Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan-Institut Pertanian Bogor (PKSPL-IPB) Dr. Luky Adrianto menjelaskan program ini memerlukan sinergisitas dan keterpaduan, karena melibatkan banyak pemangku kepentingan.

Dalam hal ini, keterpaduan bukan hanya antar sektor, akan tetapi juga keterpaduan konsep “mind set” dan keterpaduan program kegiatan.

“Kita masih punya waktu 2 bulan sebelum pelaksanaan dan waktu tersebut harus dimanfaatkan betul oleh seluruh SKPD untuk berkoordinasi demi kesuksesan program ini. Karena dari hasil kajian yang telah dilakukan, selama ini kegagalan pembangunan di wilayah pesisir karena tidak adanya frame work yang jelas,” ujar Luky.

Selain itu yang lebih penting, program ini harus menggunakan pendekatan Integrated Coastal Development (ICM) yakni sebuah pendekatan pengelolaan kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil berbasis spasial dan temporal yang mempertimbangkan kerangka konektivitas sosial-ekologis melalui pendekatan integrasi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian sumberdaya dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.

“Kita harus berangkat dari apa yang riil dibutuhkan masyarakat,” pungkasnya.