Connect With Us

Aktivis Minta Anggaran BAZNAS Kabupaten Tangerang Diaudit

Dimas Wisnu Saputra | Kamis, 20 Juli 2023 | 15:13

Aktivis Kabupaten Tangerang Alamsyah. (@TangerangNews / Dimas Wisnu Saputra)

TANGERANGNEWS.com-Aktivis Kabupaten Tangerang Alamsyah meminta Inspektorat atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit anggaran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) setempat.

Sebab, selama ini masyarakat tidak tahu berapa besar anggaran yang didapat dan digunakan BAZNAS.

"Kami sebagai masyarakat, tidak tau tuh realisasi segala jenis zakat di Kabupaten Tangerang berapa dan untuk apa saja," ucap Alamsyah kepada Tangerangnews.com, Kamis, 20 Juli 2023.

Alam mengungkapkan, bahwa BAZNAS Kabupaten Tangerang ini mendapatkan dana hibah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pemerintah daerah setempat.

Selain itu, juga mendapatkan dana zakat yang bersumber dari masyarakat dan aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja digaji menggunakan APBD.

"Saya pikir BAZNAS ini harus diaudit. Selain itu, harusnya dana zakat tersebut dipakai apa saja harus dipublikasikan ke publik, agar kita tidak bertanya-tanya kemana mengalirnya dana zakat dan hibah ini," kata Alam.

MANCANEGARA
Ameba Pemakan Otak Mulai Muncul di Berbagai Negara, Ilmuwan Khawatir Kasus Terus Bertambah

Ameba Pemakan Otak Mulai Muncul di Berbagai Negara, Ilmuwan Khawatir Kasus Terus Bertambah

Selasa, 14 Juli 2026 | 13:48

Kematian Jordan Smelski, bocah berusia 11 tahun asal Amerika Serikat, akibat infeksi langka yang disebabkan Naegleria fowleri atau “ameba pemakan otak”, kembali menjadi sorotan setelah para ilmuwan memperingatkan potensi penyebaran organisme tersebut

PROPERTI
Hadapi Tantangan Backlog Perumahan, LippoLand Kembangkan Hunian Rp100 Jutaan

Hadapi Tantangan Backlog Perumahan, LippoLand Kembangkan Hunian Rp100 Jutaan

Jumat, 2 Oktober 2026 | 17:18

Memasuki usianya yang ke-39 di industri properti Tanah Air, LippoLand terus memperluas perannya dari pengembang kawasan menjadi property enabler.

NASIONAL
Gaji PPPK Resmi Ditanggung APBN 2027 Sebesar Rp23 Triliun, DPR Dorong Afirmasi Honorer Senior

Gaji PPPK Resmi Ditanggung APBN 2027 Sebesar Rp23 Triliun, DPR Dorong Afirmasi Honorer Senior

Selasa, 6 Oktober 2026 | 22:38

Pemerintah daerah (pemda) yang selama ini kewalahan menanggung beban belanja pegawai kini dapat bernapas lega.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill