TANGERANGNEWS.com-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang mulai melakukan pembahasan penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2027, bersama dewan pengupahan dan lembaga kerja sama (LKS) Tripartit.
Kepala Bidang Hubungan Industri Dinasa Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Tangerang Hendra mengatakan pembahasan ini dilakukan secara hati-hati guna memastikan penetapan upah berjalan secara kondusif, serta menghindari potensi relokasi pabrik padat karya ke daerah lain maupun luar negeri.
"Pak Bupati ingin dalam proses penetapan pengupahan ini suasananya lebih kondusif, sehingga semua kepentingan, baik pekerja maupun perusahaan, bisa terakomodir dengan baik di Kabupaten Tangerang," kata Hendra di Hotel Lemo, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Kamis 19 November 2026.
Hendra mengungkapkan, kekhawatiran di atas disebabkan oleh sejumlah laporan dari perusahaan manufaktur berskala besar yang menyerap banyak tenaga kerja seperti Ching Luh Indonesia dan Adis.
Kedua perusahaan tersebut saat ini tengah mengalami tekanan akibat menyusutnya jumlah permintaan serta tingginya beban upah pekerja di wilayah Tangerang.
"Perusahaan yang punya cabang di Cirebon, Majalengka, atau Salatiga dikhawatirkan memindahkan produksinya ke sana karena biaya operasional lebih rendah untuk kualitas dan merek yang sama. Tujuan forum ini adalah menyamakan persepsi agar investasi di Kabupaten Tangerang tetap stabil dan kompetitif, sehingga perusahaan tidak hengkang," ungkapnya.
Untuk mekanisme penghitungan, Disnaker Kabupaten Tangerang masih menunggu SE Kementerian Ketenagakerjaan terkait data indikator makro seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Kendati demikian, secara garis besar, rumus penetapan UMK 2027 tetap mengacu pada ketentuan sebelumnya. Perubahannya terletak pada rentang indeks alfa yang kini diperluas menjadi 0,5 hingga 1,0, dari kisaran sebelumnya yakni 0,5 sampai 0,9.
"Rentang alfanya sekarang 0,5 sampai dengan 1. Mengenai besaran angka alfa yang akan dipakai, itu nanti akan dibahas dan disepakati bersama dalam rapat Dewan Pengupahan," jelasnya.
Selain itu, Hendra menyebut, Pemkab Tangerang juga tengah mengkaji efek penyesuaian UMK bagi kelangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Pasalnya, aturan penetapan upah minimum UMKM berada di angka 50 persen dari nilai UMK, pemerintah memberi perhatian ekstra agar ketetapan ini tidak memberatkan para pengusaha kecil lokal.
"Sebagai tahap akhir di tingkat kabupaten, Dewan Pengupahan dijadwalkan menggelar rapat pleno pada 23 November mendatang untuk menyusun draf rekomendasi besaran UMK 2027. Hasil rekomendasi tersebut akan segera diserahkan kepada Gubernur Banten sebelum batas waktu penetapan resmi pada 25 November mendatang," tambahnya.