Connect With Us

Pemkab Tangerang Ngaku Kurang Anggaran untuk Benahi 205 Ribu Rumah Tidak Layak Huni

Muhamad Yusri Hidayat | Kamis, 19 November 2026 | 22:46

Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pemakaman (DPPP) Kabupaten Tangerang Bambang Sapto. (TangerangNews / Muhamad Yusri Hidayat)

TANGERANGNEWS.com-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang mengakui keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi kendala utama dalam menuntaskan persoalan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayahnya.

Oleh karena itu, dukungan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari sektor swasta serta program bantuan pemerintah pusat dinilai sangat krusial.

Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pemakaman (DPPP) Kabupaten Tangerang Bambang Sapto menyatakan penanganan RTLH dapat berjalan optimal apabila didukung pendanaan yang memadai di luar anggaran daerah.

"Yang penting kalau kita dananya cukup, kita bisa mensejahterakan masyarakat. Selain dari APBD, kita juga tetap butuh support CSR dari swasta, termasuk bantuan program BSPS yang dari pemerintah pusat," kata Bambang saat diwawancarai Tangerangnews, Kamis 19 November 2026.

 

Perbedaan Indikator Data Pemkab dan BPS

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) RI mencatat terdapat sedikitnya 800.000 RTLH di Provinsi Banten, dengan Kabupaten Tangerang menempati posisi tertinggi sebanyak 205.000 unit.

Menanggapi angka tersebut, Bambang menjelaskan bahwa terdapat perbedaan tolok ukur antara pendataan Pemkab Tangerang dengan BPS RI.

"Kalau di data kita jumlahnya 28.000, karena kita fokusnya yang kemiskinan ekstrem. Jadi indikatornya beda-beda. Yang BSPS ini kan tidak seluruhnya dari bawah sampai atas, mereka bisa peningkatan kualitas dan lain-lain," jelas Bambang.

 

Capaian Bedah Rumah dan Lonjakan Kuota BSPS

Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, Bambang menegaskan pihaknya konsisten menjalankan program bedah rumah untuk sekitar 1.000 unit setiap tahun.

Pada tahun 2026 ini, realisasi bedah rumah dari APBD mencapai 867 unit, dan angkanya menembus lebih dari 1.200 unit setelah digabungkan dengan program CSR dan sumber lainnya.

Selain anggaran daerah, penanganan RTLH di Kabupaten Tangerang pada 2026 mendapat sokongan besar dari Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebanyak 4.013 unit. Jumlah tersebut melonjak tajam dibandingkan alokasi tahun sebelumnya yang hanya 588 unit.

"Kemudian tahun depan kita (harap) dikasih kuota tambahan sama Pak Menteri," ujar Bambang.

 

Sebaran Data RTLH di Provinsi Banten

Berdasarkan data yang dibeberkan Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, pada Rabu 18 November 2026, ratusan ribu RTLH di Banten dihuni oleh masyarakat kelompok desil 1 hingga 4 dengan kondisi fisik bangunan yang rusak, fondasi rapuh, serta dinding dan atap yang rawan roboh.

Adapun rincian sebaran 800.000 RTLH di delapan kabupaten/kota se-Banten meliputi:

  1.   Kabupaten Tangerang 205.000 unit

  2.   Kabupaten Pandeglang 162.000 unit

  3.   Kabupaten Lebak 128.000 unit

  4.   Kota Tangerang 126.000 unit

  5.   Kota Tangerang Selatan 78.171 unit

  6.   Kabupaten Serang 73.600 unit

  7.   Kota Serang: 17.800 unit

  8.   Kota Cilegon: 9.400 unit

SPORT
Maksimalkan Tenaga di 20 Meter Terakhir, Javier Kinata Swabawa Sabet Medali Perak Porprov Banten 2026

Maksimalkan Tenaga di 20 Meter Terakhir, Javier Kinata Swabawa Sabet Medali Perak Porprov Banten 2026

Rabu, 18 November 2026 | 18:58

Atlet lari, Javier Kinata Swabawa, berhasil meraih medali perak pada nomor lari 200 meter dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Banten 2026, Stadion Benteng Reborn, 18 November 2026

KOTA TANGERANG
Penerimaan Opsen PKB Kota Tangerang Tembus Rp313 Miliar, Maryono Ucap Terima Kasih

Penerimaan Opsen PKB Kota Tangerang Tembus Rp313 Miliar, Maryono Ucap Terima Kasih

Kamis, 19 November 2026 | 14:55

Penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Tangerang terus dikejar melalui sosialisasi kepada masyarakat.

WISATA
Bikin Pengunjung Kapok, Gubernur Ingatkan Praktik Getok Harga Bisa Rusak Citra Pariwisata Banten

Bikin Pengunjung Kapok, Gubernur Ingatkan Praktik Getok Harga Bisa Rusak Citra Pariwisata Banten

Kamis, 12 November 2026 | 19:34

Gubernur Banten Andra Soni menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, desa, hingga masyarakat dalam mengoptimalkan potensi besar pariwisata di Provinsi Banten.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill