TANGERANGNEWS.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang tengah melakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah (Perda) tentang Tata Ruang dan Wilayah (RTRW),  setelah adanya arahan dari Menteri Dalam Negeri yang meminta pemerintah daerah segera merevisi aturan tersebut.

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Tangerang Kholid Ismail mengatakan Perda RTRW di Kabupaten Tangerang terakhir direvisi pada tahun 2020.

Setelah 5 tahun berjalan, peraturan tersebut dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan aspek sosial, ekonomi, budaya, kualitas SDM, serta berbagai dinamika perubahan struktur kawasan.

"Mesti harus segera dilakukan revisi karena memang banyak secara fisik struktur perubahan, struktur ruangnya ini sudah banyak yang berubah. Maka perlu dilakukan revisi," kata Kholid, pada Sabtu 29 November 2025.

Kholid menjelaskan saat ini DPRD bersama pemerintah daerah tengah memetakan kembali sejumlah zonasi yang mengalami perubahan besar dalam berbagai aspek tata ruang.

Fokus utama diarahkan pada area yang terdampak alih fungsi lahan secara luas akibat pembangunan permukiman maupun kawasan industri.

"Termasuk ada aspek integrasi, ada aspek penataan zonasi karena banyak developer atau properti yang memang sudah seperti klaster banyak yang berubah," ujar Kholid.

Kholid menyampaikan pihaknya mendorong revisi Perda RTRW agar dapat dimasukkan ke dalam program legislasi daerah (Prolegda) tahun 2026.

Proses pembahasan perubahan regulasi tata ruang tersebut akan dilakukan secara terbuka dan melibatkan beragam kelompok masyarakat.

"Karena memang itu kan masuk ke aspek fundamental partisipasi publik terutama tadi memberikan ruang-ruang untuk berpartisipasi masyarakat, karena yang tahu kondisi dan wilayah itu masyarakat," tutup Kholid.