TANGERANGNEWS.com- Sekitar 2.000 pegawai Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terindikasi terlibat aktivitas judi online (judol) berdasarkan hasil penelusuran terhadap transaksi sepanjang 2024 hingga 2025.

Dari data tersebut, ditemukan lebih dari 81 ribu frekuensi transaksi judi online dengan total nilai mencapai lebih dari Rp12 miliar. 

Kementerian PU menyatakan, sebagian pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran telah dikenai sanksi, sementara lainnya masih menjalani proses penjatuhan sanksi sesuai tingkat pelanggaran dan aturan yang berlaku.

Temuan tersebut ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PU melalui pemeriksaan terhadap pegawai yang terindikasi. 

Pemeriksaan dilakukan berdasarkan data dan bukti untuk menentukan tindak lanjut sesuai ketentuan.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, penanganan judi online menjadi bagian dari upaya menjaga integritas dan profesionalisme aparatur sekaligus mempertahankan kepercayaan publik terhadap kementerian.

"Kementerian PU mengelola pekerjaan dan anggaran negara dalam jumlah yang sangat besar. Karena itu saya menuntut orang-orang di dalamnya memiliki disiplin dan integritas yang sepadan dengan tanggung jawab tersebut," kata Dody dikutip dari detikfinance, Kamis 17 September 2026.

Kementerian PU juga menilai aktivitas judi online dapat berdampak pada kehidupan keluarga, kondisi sosial, serta kinerja dan kedisiplinan pegawai. 

Karena itu, penanganannya dilakukan melalui penegakan disiplin sekaligus pembinaan dan pencegahan.

Sekretaris Jenderal Kementerian PU Apri Artoto mengatakan, temuan tersebut menjadi bahan evaluasi terhadap sistem pengawasan internal dan pembinaan pegawai.

"Kami melihat area mana yang perlu diperkuat, bagaimana upaya pembinaan dapat dilakukan secara lebih efektif, serta langkah-langkah pencegahan yang perlu ditingkatkan agar potensi risiko serupa dapat teridentifikasi dan ditangani sedini mungkin," tutur Apri.

Inspektur Jenderal Kementerian PU Maulidya Indah Junica menjelaskan, jenis sanksi yang diberikan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran.

Untuk pelanggaran ringan, sanksi dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, hingga pernyataan tidak puas secara tertulis. 

Sementara pelanggaran sedang dapat dikenai penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, hingga penurunan pangkat selama satu tahun.

"Sementara pelanggaran berat dikenai sanksi berupa penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, hingga pemberhentian sebagai pegawai sesuai ketentuan yang berlaku," kata Maulidya.