TANGERANGNEWS.com-Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Tangerang memetakan potensi risiko kekeringan yang mengancam lahan pertanian di 15 kecamatan.

Sebab, fenomena cuaca El Nino diprediksi memicu kemarau ekstrem dengan curah hujan minim dalam rentang Agustus hingga Oktober 2026.

Kepala DPKP Kabupaten Tangerang Ujang Sudiartono menyatakan pihaknya saat ini masih melakukan pendataan intensif terhadap luasan lahan yang terdampak.

Beberapa wilayah yang menjadi perhatian khusus meliputi Kecamatan Rajeg, Gunung Kaler, Mekar Baru, dan Kronjo.

"Koordinasi dengan BMKG Stasiun Klimatologi Banten menunjukkan puncak kemarau panjang terjadi pada Agustus hingga Oktober 2026. Prediksi curah hujan berkisar antara 0 hingga 50 mm pada periode tersebut," ujarnya, Senin 20 Juli 2026.

Mitigasi Kekeringan

Meskipun data luasan lahan yang terancam gagal panen belum dipastikan karena proses pendataan masih berjalan, DPKP Kabupaten Tangerang telah menyiapkan langkah mitigasi.

Berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2020, Kabupaten Tangerang memiliki Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 13.931 hektare.

Sebagai upaya mitigasi DPKP akan memberikan bantuan berupa pembangunan irigasi perpompaan dan irigasi perpipaan pada petani yang terdampak. 

‎"Kita juga akan melakukan optimalisasi lahan, memberikan bantuan benih bagi kelompok tani yang gagal panen, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya," tambah Ujang.

Sementara itu, dampak kekeringan mulai dirasakan di Desa Pasir Ampo, Kecamatan Kresek. Jaro Sukemi, tokoh masyarakat Desa Pasir Ampo, melaporkan bahwa dari total 450 hektare lahan sawah di wilayahnya, 250 hektare di antaranya mengalami kekeringan.

Namun, ia menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak serta-merta mengakibatkan gagal panen.

"Meskipun 250 hektare mengalami kekeringan, hasil panen sejauh ini masih tergolong bagus karena terbantu oleh sistem irigasi yang ada," jelas Sukemi.

Pihak DPKP terus memantau perkembangan situasi di lapangan hingga puncak kemarau berakhir pada Oktober mendatang guna memastikan distribusi bantuan tepat sasaran dan meminimalisir kerugian petani.