TANGERANGNEWS.com-Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kawasan Industri Cikupa Mas, Kabupaten Tangerang, Rabu 26 Agustus 2026.

Dalam kunjungan tersebut, isu keamanan, kepastian hukum, serta aksi premanisme terhadap dunia usaha menjadi sorotan utama lantaran mengancam iklim investasi di Indonesia.

DPR RI Dorong Sanksi Pidana Aksi Premanisme

Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Hatta secara tegas memperingatkan praktik premanisme dan gangguan dari pihak tidak bertanggung jawab tidak boleh dibiarkan.

Ia mengungkapkan, gangguan semacam ini terbukti berdampak buruk hingga membuat sejumlah investor asing memilih hengkang dari Indonesia.

"Premanisme ini problem yang beberapa waktu lalu sangat mencuat. Sampai ada beberapa perusahaan yang hengkang dari Indonesia gara-gara tidak kuat menghadapi premanisme ini. Saya kira ini salah satu yang bahaya dan harus kita waspadai," ujar Hatta usai peninjauan lapangan.

Menurutnya, kehadiran investor membawa multiplier effect yang besar bagi perekonomian nasional, mulai dari pembukaan lapangan kerja, penggerak ekonomi daerah, hingga peningkatan penerimaan negara lewat pajak.

Oleh karena itu, kehadiran negara melalui regulasi yang kuat sangat dibutuhkan untuk memberikan rasa aman.

Dalam draf RUU Kawasan Industri yang tengah disusun, Hatta mendorong agar aksi-aksi yang menghambat kegiatan industri dapat dikenai sanksi hukum yang tegas, termasuk ancaman pidana.

"Kalau memungkinkan, dengan RUU Kawasan Industri ini kita akan tindak aksi premanisme ini secara pidana. Itu kan kegiatan yang meresahkan dan bisa menghambat investasi," tegas Politisi Fraksi PAN tersebut.

Bupati Jelaskan Kondisi Kondisi Kawasan Industri Cikupa Mas

Menanggapi isu permanisme tersebut, Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid mengklaim wilayah yang dipimpinnya sejauh ini berada dalam kondisi yang kondusif.

Ia memastikan bahwa hingga saat ini belum ada laporan resmi terkait praktik premanisme di Kawasan Industri Cikupa Mas.

"Sampai sekarang khusus di sini tidak pernah ada laporan. Kita akan terus mengikuti perkembangan ini supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, baik oleh perusahaan maupun karyawan, termasuk masyarakat sekitar," ungkapnya.

Meski demikian, Maeyal mengaku Pemkab Tangerang tidak tinggal diam. Pihaknya berkomitmen untuk terus memperketat pengawasan serta berkoordinasi secara intensif dengan aparat keamanan dan stakeholder guna menjaga kenyamanan iklim usaha.

Rangkaian kunker Komisi VII DPR RI di Kawasan Industri Cikupa Mas dilakukan dengan melihat dari dekat aktivitas produksi pabrik pembuatan busa (foam) yang menjadi bahan baku utama berbagai produk furnitur seperti kasur dan sofa.

Peninjauan ini memberikan gambaran komprehensif kepada legislator pusat mengenai dinamika operasional industri di lapangan, yang diharapkan dapat menjadi bahan rujukan objektif, dalam merumuskan kebijakan nasional yang lebih berpihak pada keamanan dan kemajuan industri dalam negeri.