‎TANGERANGNEWS.com-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang berencana melakukan pelarangan penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau Vape bagi Aparatur Sipil Negera (ASN) di ruang lingkupnya. 

‎Rencana pelarangan tersebut untuk menindak lanjuti Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik atau Vape, yang menyatakan bahwa seluruh rantai produksi hingga perdagangannya dinyatakan haram.

‎Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid mengatakan fatwa tersebut dapat dijadikan dasar dalam membuat regulasi pelarangan penggunaan vape bagi ASN di ruang lingkupnya. 

‎"Kita akan ikuti Fatwa (haramnya penggunaan vape) itu," ujar Maesyal, Selasa 10 November 2026.

‎Nantinya, Pemkab Tangerang akan menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang larangan penggunaan vape bagi ASN di ruang lingkupnya.

‎"Nanti akan kita sampaikan kepada ASN yang ada," jelasnya. 

‎Sementara itu, Sekjen MUI Kabupaten Tangerang Nur Alam mengatakan fatwa yang telah diterbitkan itu berlaku secara nasional, termasuk di Kabupaten Tangerang.

‎Saat ini, pihaknya bakal melakukan sosialisasi terkait fatwa haramnya penggunaan, produksi, serta perdagangan rokok elektrik di Kabupaten Tangerang. 

‎"Fatwa ini berlaku secara nasional. Kami kita tentunya akan mensosialisasikan fatwa ini," jelas Nur Alam. 

‎Selain itu, Nur Alam menegaskan, pihaknya bakal berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum untuk membuat regulasi daerah yang mengatur tentang penggunaan vape.