TANGERANG-Dianggap minim kinerja KPU Kabupaten Tangerang padahal anggarannya sebesar Rp60 miliar. DPRD Kabupaten Tangerang akan memanggil KPU terkait penyelenggaraan yang dianggap gagal.
Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Amran Arifin mengatakan, pihaknya juga merasakan kinerja KPU jauh dari apa yang diharapkan. “Ini sangat memprihatinkan. Dengan dana yang begitu besar dikeluarkan, tetapi tingkat kehadiran peserta pilkada dibawah target, itu saya rasakan sehari setelah pemungutan suara,” ujarnya, di Sekretariat Pokja Wartawan Harian Tangerang, Rabu (26/12).
Untuk itu, kata Amran pihaknya akan memanggil KPU Kabupaten Tangerang dengan lebih dulu melakukan koordinasi dengan komisi 1. “Actionnya, kami akan panggil secepatnya. Tetapi karena KPU mitrakerja komisi I, kami akan berkoodinasi dulu. Tetapi saya sudah mengutarakan rencana pemanggilan itu,” jelasnya.
Terkait dengan anggaran Amran juga meminta agar segera KPU Kabupaten Tangerang diaudit. Sebab, dirinya juga merasakan dampak dari tahapan pelaksanaan Pilkada yang dianggapnya tidak serius. “Anda bayangkan, pengambilan nomor urut hanya disebuah kafe sempit. Sangat timpang dengan acara yang kami gelar saat visi misi. Saya dukung audit,” jelasnya.
Diketahui sebelumnya, KPU Kabupaten Tangerang pada 30 Oktober 2012 lalu telah melaksanakan acara pengambilan nomor urut di sebaah area café Hotel Imperial Aryaduta, Karawaci, Kabupaten Tangerang.
Pantauan di lokasi, memang tempat acara sangat sempit sehingga para undangan dari Muspida, DPRD , kandidat dan tim sukses tidak tertampung. Nyaris semua tamu undangan tidak duduk karena jumlah kursi dan ruangan yang tidak sesuai dengan undangan.
Sedangkan soal sengketa Pilkada yang tengah dilayangkan PDI Perjuangan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dari pasangan calon Achmad Suwandhi-Muhlis dengan tergugat KPU, Amran mengaku itu ranah MK.
“Kami prinsipnya menunggu keputusan KPU, apakah akan diulang apakah ditolak gugatannya, yang jelas kami siap,” ujarnya.
Ketua KPU Kabupaten Tangerang Jamaludin mengakui jumlah partisipasi pemilih pada Pilkada Bupati periode 2013-2018 memang rendah. “Ya memang tidak sesuai target kami. Target kami 70 persen dari DPT, sedangkan yang ada 57.57 persen,” terangnya.
Dengan rencana pemanggilan dari DPRD, Jamaludin enggan menanggapinya. “Soal itu saya tidak mau komentar,” jelasnya.
Terkait lokasi pengambilan nomor urut, Jamaludin berkilah sebenarnya tempat yang dibooking bukan café, tetapi karena seluruh tempat sudah penuh, pihaknya terpaksa menggunakan café tersebut. “Ya bagaimana lagi, tempat lain sudah terpakai semua. Semuanya penuh,” tutup Jamaludin. (DRA)
