TANGERANG - Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Bonnie Mufidjar memimpin jalannya rapat paripurna penyampaian walikota atas pemandangan umum Fraksi tentang Perubahan Perda atas Raperda No 7 tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Rapat yang diikuti para anggota DPRD Kota Tangerang serta pimpinan SKPD ini, berlangsung tertib. Setelah anggota dewan yang hadir dinyatakan memenuhi kuorum, politisi yang akrab disapa ustaz ini langsung membuka jalannya rapat paripurna.
Wali Kota Arief R Wismansyah langsung dipersilakan naik podium untuk membacakan jawaban atas pemandangan umum Fraksi DPRD yang disampaikan sebelumnya. Dalam jawaban itu, walikota menyatakan bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Daerah (Perda) No.7 tahun 2010 tentang Pajak Daerah diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang. Selain itu juga diharapkan adanya peningkatan investasi dan memudahkan dalam proses pengurusan wajib pajak.
Ditambahkan, guna meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pajak, Pemerintah Kota Tangerang melalui dinas terkait telah memiliki sistem informasi pengelolaan pajak yang berisi database objek pajak daerah, dan juga booklet yang berisi informasi objek atau wajib pajak.
Wali Kota juga menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Tangerang melalui perda yang baru ini akan mengenakan pajak bagi rumah kos dan kotrakan sesuai dengan ketentuan UU No.28 tahun 2009.
“Pengenaan pajak untuk rumah kos dan kontrakan itu berlaku bagi kontrakan atau kos-kosan dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh),” jelas Wali Kota.
Terkait dengan persiapan pemberlakuan PBB menjadi Pajak Daerah, Walikota menerangkan bahwa Pemerintah Kota Tangerang telah melakukan persiapan pemungutan PBB sejak akhir tahun 2010. Baik itu dengan persiapan terkait kelembagaanya maupun terkait dengan sumber daya manusianya (SDM). "Kami juga sudah menyiapkan server pengolah data PBB maupun kelengkapan lainnya,"pungkasnya.
(ADV)
