TANGERANG-Bantuan dari Pemerintah DKI Jakarta sebesar Rp 100 miliar untuk daerah Bodetabek yang mendapat penolakan dari DPRD setempat ditanggapi juga oleh Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah.

Arief mengaku menyerahkan hal itu kepada Pemerintah DKI. Namun menurutnya, bantuan itu sangat diperlukan dalam rangka mengatasi masalah yang saling berkaitan antara Kota Tangerang dengan Jakarta.

 “Itu kewenangan di Pemerintah DKI. Tapi rasanya saya pikir, DPRD DKI harus bisa melihat penyelesaian masalah kongkrit, yang ini diselesaikan untuk kepentingan DKI sendiri. Ya dengan cara bekerjasama dengan daerah sekitar. Makanya kita ini disebut daerah mitra, bukan daerah penunjang,” jelasnya, Selasa (23/9).

 Mengingat ABPD Kota Tangerang yang terbatas, kata Arief, Pemkot tidak bisa hanya mengandalkan semua anggaran daerah ntuk mengatasi masalah yang ada. “APBD masih kita andalkan untuk prioritas kebutuhan dasar,” katanya.

 Menurut Arief, jika bantuan tersebut diberikan, nantinya akan di inventarisir masalah-masalah yang akan dipriorotaskan untuk diselesaikan. Misalnya, kemacetan di jalur Ciledug-Blok M, banjir di Daan Mogot, karena meluapnya Situ Cipondoh yang dibuang melalui Maulana Hasanudin ke sungai Mookervart, Tol Cipondoh-Sunter, banjir di kali Cantiga di perbatasan Karang Tengah dengan Meruya.

 “Masalah ini saling berhubungan, yang terjadi di DKI disebabkan Kota Tangerang dan yang terjadi di Kota Tangerang disebabkan DKI. Masalah-masalah itu akan kita identifikasi, dan dari anggaran itu mana yang akan diprioritaskan SKPD,” jelasnya.