TANGERANGNEWS-Keinginan anggota DPRD Kota Tangerang untuk mendapat fasilitas mobil dinas, kandas. Alokasi anggaran pengadaan mobil dinas sebesar Rp 9,7 miliar yang masuk dalam pos Sekretariat DPRD Kota Tangerang pada RAPBD Perubahan (RAPBD-P) 2010, dialihkan untuk penyertaan modal PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang
Rencananya, RAPBD-P 2010 ini disahkan DPRD Kota Tangerang pada Kamis (7/10).
Ketua DPRD Kota Tangerang Herry Rumawatine mengatakan, pihaknya tak mau memaksakan jika memang aturan tak membolehkan lembaga legislatif mengalokasikan anggaran pengadaan mobil dinas.
“Kami tak mau disangka korupsi. Hasil konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri, ternyata tak dibolehkan. Ya, sudah dialihkan saja untuk penyertaan modal PDAM. Sehingga, lebih bermanfaat untuk masyarakat,” kata Herry, Selasa (5/10).
Dikatakan Herry, pengalihan anggaran ini merupakan inisiatif Dewan karena lembaga legislatif memiliki hak budgeting. “Hak budgeting ini kami gunakan tanpa harus komunikasi dengan eksekutif. Dan, kami sudah mengagendakan pengesahan RAPBD-P 2010 pada Kamis ini,” ungkap Herry.
Dalam kesempatan itu, Herry meluruskan kabar miring yang menyebut bahwa penundaan RAPBD-P 2010 dilakukan DPRD pada Kamis (30/9) lalu, dipicu kekecewaan Dewan yang tak mendapat mobil dinas.
Herry menegaskan, usulan pengadaan mobil dinas itu sesunggguhnya berasal dari pihak eksekutif. “Jika saja Pemkot Tangerang dalam hal ini Wali Kota Tangerang memiliki good will, pengadaan mobil dinas itu bisa dilakukan dengan memasukkannya dalam pos anggaran eksekutif, bukan di legislatif.
Ini pun dilakukan di daerah lain, seperti DPRD Banten dan DPRD Kabupaten Tangerang. Kami juga heran, eksekutif kan mengetahui kalau anggaran itu tak boleh ada di pos legislatif, tapi kenapa tetap dianggarkan,” kata Herry. Herry mengakui bahwa mencuatnya kebijakan pengadaan mobil dinas ini bernuansa politis. “Ya, ada nuansa ke arah sana,” kata politisi Partai Demokrat ini. (raban)
