TANGERANGNEWS.com-Posko Pengaduan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Tangerang resmi ditutup, Senin 14 Juli 2025. 

Ketua PWI Kota Tangerang, Andre Sumanegara menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga yang telah aktif menyampaikan keluhannya terkait proses penerimaan peserta didik baru baik tingkat SD, SMP, SMA dan SMK di Kota Tangerang.

Andre mengungkapkan sedikitnya ada 692 laporan pengaduan yang masuk di antaranya terdiri dari 323 penaduan untuk jenjang SMP dan 369 pengaduan untuk jenjang SMA/SMK.

PWI Kota Tangerang pun memberikan sejumlah rekomendasi untuk perbaikan SPMB ke depannya, antara lain perlunya sosialiasi petunjuk teknis SPMB secara masif, SPMB agar dibuka lebih transparan, perlu ada verifikasi faktual untuk jalur afirmasi dan prestasi non akademik, dan lainnya.

"Hasil dari posko tersebut pun kemudian kami laporkan kepada pihak terkait dalam hal ini kepada Wali Kota Tangerang dan Dinas Pendidikan Kota Tangerang, sebagai bahan masukan untuk perbaikan SPMB di tahun mendatang," ujarnya.

Saat bertemu di ruang kerjanya, Selasa 15 Juli 2025, Wali Kota Tangerang Sachrudin menegaskan bahwa tidak ada persoalan yang bisa dianggap remeh, karena masalah besar seringkali berawal dari hal kecil yang dibiarkan.

Ia mengibaratkan persoalan kecil seperti puntung rokok yang bisa padam dengan segelas air, namun jika dibiarkan bisa menimbulkan kebakaran besar.

"Jadi sekecil apapun ini saya akan jadikan bahan evaluasi. Masalah itu biasanya kecil dulu, enggak ada yang langsung besar. Kalau kita biarkan masalah, seperti api dalam sekam. Akhirnya membesar dan ketika itu terjadi, semua kebingungan. Maka jangan pernah menyepelekan masalah," ujarnya.

Sachrudin juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan kolaborasi dengan media, sebagai bagian dari strategi pentahelix.

"Kita butuh informasi. Rumah saya 24 jam terbuka. Dengan keterbukaan itu, masyarakat bisa menyampaikan apapun, baik itu masalah pribadi, keluarga, atau sosial," kata dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Jamaluddin menyatakan bahwa keberadaan Posko Pengaduan SPMB menjadi bagian penting dari evaluasi kinerja pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan.

"Kami sangat terbantu dengan adanya posko pengaduan ini. Ini akan jadi bahan evaluasi untuk kami agar ke depan bisa lebih maksimal lagi dalam menangani keluhan masyarakat, terutama terkait jalur afirmasi, domisili, maupun prestasi,” kata Jamaluddin.

Ia juga mengungkapkan bahwa jumlah siswa jenjang SD di Kota Tangerang cenderung menurun, kemungkinan karena keberhasilan program Keluarga Berencana (KB). Namun, banyak siswa dari luar kota yang ingin masuk ke Kota Tangerang, meskipun kuota jalur luar kota hanya 5 persen. “Kita sudah cukup bijak memberikan 5 persen. Jakarta saja tidak memberikan kuota untuk kita,” ujarnya.

Untuk jenjang SMP, Jamaluddin menyebut daya tampung sekolah negeri masih belum mencukupi. “SMP negeri kita baru 34 sekolah, sementara yang lulus dari SD mencapai lebih dari 30 ribu. Daya tampung SMP negeri hanya sekitar 11.600, jadi sekitar 20 ribu siswa ke swasta,” ungkapnya.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tangerang telah menyediakan alternatif melalui sekolah swasta gratis. Bahkan, anggaran untuk siswa di sekolah gratis ditambah dalam anggaran tahun 2025.

“Pak Wali menambahkan 2.000 siswa dan di tahun 2026 akan ditambah lagi Rp200 ribu per siswa, menjadi Rp2,2 juta per tahun,” jelasnya.

Saat ini tercatat ada sekitar 18 ribu siswa yang menikmati program sekolah gratis tersebut. Pemerintah juga terus mengevaluasi sekolah-sekolah swasta penerima program agar tidak memungut biaya tambahan.

“Beberapa sekolah yang tidak memenuhi syarat, kita coret. Kita dorong agar program ini benar-benar gratis,” pungkas Jamaluddin.