Wakil Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan, pihaknya bersyukur atas telah disahkannya APBD tersebut.  Di 2012, Pemkot Tangerang memiliki terobosan baru yang dimasukan ke dalam APBD, yakni diadakannya pusat pengaduan layanan terhadap pemerintah daerah (Pemda).

"Kami menggagas adanya call centre. Tujuan agar aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan urusan Pemda cukup menghubungi satu nomor saja," kata Arief,hari ini.

Teknisnya, kata Arief akan dipegang langsung dan detailnya ada di Dinas Informasi dan Komunikasi (Infokom). Ada pun anggaran yang paling besar menurut Arief adalah untuk Dinas Pendidikan, yakni sebesar Rp700-Rp800 miliar. "Ini masih paling besar," katanya.

Sedangkan untuk Kartu Multiguna Rp5 miliar dianggarkan Pemkot Tangerang memberikan layanan rawat inap gratis bagi seluruh warga Kota Tangerang dengan syarat warga miskin dan bukan pegawai negeri sipil (PNS).

"Kecuali PNS, seperti TNI/Polri serta seseorang yang telah memiliki Jamsostek. Itu pun saat ini masih untuk dirawat di kelas 3," kata Arief.

Untuk anggaran infrastruktur, Pemkot Tangerang telah menyediakan sekitar Rp140-Rp160 miliar. "Ini untuk perbaikan infrastruktur seperti jalan, bangunan keluarahan dan drainase. Karena untuk pengembang perumahan yang sudah lama, drainase kini menjadi tanggung jawab Pemda," katanya. Dirinya mengklaim soal banjir kini Kota Tangerang telah dapat menangani. Terbukti dari sekitar 60 titik, kini menjadi 41 titik.

Soal APBD yang naik dari Rp1,9 triliun menjadi Rp2,302 triliun Pemkot Tangerang diminta melakukan efisiensi dan mengawasi penggunaannya.

 “APBD tahun anggaran 2012 telah ditetapan. Kini kami minta kepada Wali Kota Tangerang agar pelaksanaan APBD setelah ditetakan dapat digunakan secara cermat dan efisien. Selain itu mengedepankan penggunaan APBD yang yang bersih dan akuntabel,” kata Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Tangerang Eddy Ham, Rabu (30/11).

 Eddy menambahkan, pihaknya juga akan turut serta melakukan pengawasan bersama Inspektorat terhadap penggunaan anggaran tersebut. “Kita akan awasi bersama, jadi diharapkan SKPD tidak melakukan penyelewengan dana anggaran,” tandasnya. (DRA/RAZ)