TANGERANGNEWS.com – Pemerintah Kota Tangerang memastikan kesiagaan menghadapi potensi bencana terus diperkuat. Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Tangerang Maryono saat menerima kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke BPBD Kota Tangerang, Jumat 11 September 2026. 

Kunjungan tersebut dipimpin langsung Anggota Komisi VIII DPR RI, Wahidin Halim. Dalam pertemuan itu, jajaran Komisi VIII menyoroti sejumlah hal, termasuk mitigasi dan kesiapsiagaan Kota Tangerang dalam menghadapi bencana.

Maryono mengatakan, dari sisi kesiapan personel maupun koordinasi lintas sektor, BPBD Kota Tangerang telah memiliki kesiapan untuk merespons berbagai kondisi kebencanaan.

“Jajaran BPBD juga sudah siap, termasuk dalam penanganan serta komunikasi dan koordinasi dengan jajaran terkait, seperti PUPR dan masyarakat yang sudah tergabung dalam Kampung Siaga Bencana,” ujar Maryono.

Menurutnya, kesiapsiagaan tidak hanya bergantung pada BPBD. Koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) lain hingga keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam mempercepat penanganan ketika terjadi bencana.

Salah satu indikator kesiapan tersebut, kata Maryono, terlihat dari kemampuan Kota Tangerang dalam merespons laporan kejadian dengan cepat.

Ia menyebut target respons time secara nasional berada di angka 15 menit. Namun, Kota Tangerang mampu mencapai waktu respons sekitar 10 menit.

“Secara nasional target respons time yang ditetapkan adalah 15 menit, sedangkan kami mampu mencapai sekitar 10 menit,” katanya.

Anggota Komisi VIII DPR RI

Mahdalena menyampaikan, Kota Tangerang sudah sangat baik dalam memitigasi kerawanan bencana serta penanganannya. 

"Tadi kami sudah banyak menanyakan perihal kesiapsiagaan bencana di Kota Tangerang menghadapi kekeringan. Alhamdulillah, di BPBD sudah maksimal kami menilainya," ujarnya. 

Dapat Dukungan Logistik BNPB

Dalam kesempatan tersebut, BPBD Kota Tangerang juga mendapatkan dukungan logistik dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Bantuan berupa sembako 100 paket, masker 200 dus, pompa jinjing 2 unit, selang pemadam 5 rol, fleksibel water tank 2 unit. 

Maryono mengapresiasi bantuan tersebut dan berharap dukungan logistik dapat memperkuat kesiapan Kota Tangerang dalam menghadapi kondisi darurat.

“Terima kasih kepada BNPB yang sudah memberikan bantuan kepada BPBD Kota Tangerang. Semoga bantuan tersebut dapat bermanfaat,” ucapnya.

Maryono menambahkan, hubungan dan komunikasi antara Pemkot Tangerang dengan BNPB selama ini berjalan baik. Menurutnya, koordinasi tersebut menjadi penting terutama ketika daerah membutuhkan dukungan dalam kondisi yang sifatnya krusial.

“Beberapa tahun yang lalu, BNPB juga selalu menjalin komunikasi yang baik dengan kami. Sehingga pada saat kami membutuhkan bantuan yang sifatnya krusial, mereka selalu siap dan menunjukkan komitmennya,” jelas Maryono.

Dorong Regulasi BPBD dan Damkar Lebih Mandiri

Di sisi lain, Pemkot Tangerang juga menyampaikan sejumlah usulan kepada pemerintah pusat. Salah satunya terkait regulasi dan kebijakan yang mengatur BPBD serta pemadam kebakaran (Damkar).

Maryono berharap ke depan regulasi yang berkaitan dengan kedua bidang tersebut dapat memberikan ruang kemandirian yang lebih besar.

“Usulannya adalah bagaimana regulasi atau kebijakan antara Damkar dan BPBD ke depannya dapat lebih mandiri,” katanya.

Selain persoalan regulasi, Pemkot Tangerang juga meminta perhatian lebih terhadap dukungan anggaran bagi para petugas yang bekerja di sektor dengan tingkat risiko tinggi.

”Kami merekomendasikan adanya perhatian terhadap anggaran bagi mereka yang bekerja di bidang yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan dan kehidupan,” ujarnya.

Sementara terkait sarana dan prasarana, Maryono memastikan kondisi peralatan BPBD Kota Tangerang saat ini relatif memadai.

“Untuk peralatan dan perlengkapan, alhamdulillah Kota Tangerang termasuk yang sudah memenuhi standar dan cukup lengkap. Hal tersebut juga sudah diakui oleh BNPB,” pungkasnya.