About Us Disclaimer Redaksi Info Iklan
Connect With Us
TAG
#Cuaca Tangerang#Info Beasiswa Tangerang#Tangerang Kekeringan#Tips Kesehatan#Tips Teknologi#Tips Keuangan#Tips Bisnis#SIM Keliling #Makan Bergizi Gratis#Event Lari Tangerang#Informasi Pajak Kendaraan #Banjir Tangerang#Rumah Tangerang#Kriminal Tangerang#Korupsi Tangsel#Pemkot Tangerang#Pemkab Tangerang#Pemkot Tangsel #Bandara Soekarno-Hatta#Peristiwa Tangerang #Properti Tangerang

Masih PNS, DPRD Proses Status Dirut PD Pasar Tangerang

| Minggu, 5 Februari 2012 | 15:38

Asmuni. (tangerangnews / dira)

 
TANGERANG-Pimpinan DPRD Kota Tangerang mulai memproses status Dirut PD Pasar Asmuni Ilyas yang diduga masih tercatat sebagai PNS di Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah IV Jawa Barat.
 
Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Bonnie Mufidjar mengatakan, berdasarkan hasil musyawarah antar pimpinan dewan, diambil kesepakatan untuk segera memproses status kerja Dirut PD Pasar. Pihaknya pun akan meminta penjelasan pihak-pihak terkait untuk meluruskan masalah tersebut.
 
 “Kami akan proses kasus ini dengan memanggil beberapa pihak,” katanya, hari ini kepada wartawan.
 
Adapun pihak yang akan dimintai keterangannya, kata Bonnie, antara lain, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Asmuni Ilyas sendiri, dan kemungkinan juga akan meminta keterangan kepada Wali Koat Tangerang Wahidin Halim.
 
“Secara bertahap kami akan tanyai semua pihak agar permasalahannya jelas,” ucapnya.
 
Ketika disinggung kembali soal staus kepegawaian BUMD yang tidak boleh menyandang pula sebagai PNS, dengan tegas Bonnie membenarkan hal itu. Makanya, atas dasar itulah DPRD akan memanggil semua pihak yang berkaitan dengan status Dirut PD Pasar. “Aturannya jelas sekali, itulah yang membuat kami bertanya-tanya, kenapa Asmuni yang masih PNS dipekenankan memimpin BUMD,” singkatnya.
 
Sebelumnya, status Dirut PD Pasar Kota Tangerang Asmuni Ilyas dipertanyakan sejumlah pihak. Sebab, meskipun jabatan BUMD tak boleh dijabat oleh pegawai negeri sipil (PNS), sampai dua tahun menjabat, Asmuni masih menyandang diri sebagai PNS di Kementerian Pendidikan Nasional, melalui Kopertis Wilayah IV Jawa Barat, hingga saat ini.
 
Padahal sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, para PNS tidak boleh merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMD. Meksipun BUMD dilindungi dengan hukum privat yaitu Perseroan Terbatas (PT). “Tidak boleh itu, PNS menjabat sebagai pegawai BUMD tanpa terkecuali, kata Hapipi, Ketua Komisi III DPRD Kota Tangerang.
 
Sementara Asmuni ketika disinggung soal stausnya sebagai PNS tidak menyangkalnya. Hanya saja, Mantan Asisten Daerah (Asda) I Pemkot Tangerang yang telah menjadi Dirut PD Pasar sejak Maret 2010 ini mengaku, statusnya itu sedang dikaji oleh Kopertis. (DRA)

KOMENTAR ANDA
HIBURAN
Bisa Beri Makan Hewan, Intip Keseruan Wahana OMD FARM di Mal Ciputra Tangerang

Bisa Beri Makan Hewan, Intip Keseruan Wahana OMD FARM di Mal Ciputra Tangerang

Senin, 2 November 2026 | 16:58

Mal Ciputra Tangerang menghadirkan pilihan rekreasi dan wahana edukasi yang berbeda bagi keluarga, yakni Old MacDonald’s Farm (OMD FARM).

today tagTODAY TAG
BISNIS
Solusi Pendaki Pemula, Adlin Rentoutdoor Hadirkan Sewa Alat Camping Mulai Rp10 Ribuan di Tangerang

Solusi Pendaki Pemula, Adlin Rentoutdoor Hadirkan Sewa Alat Camping Mulai Rp10 Ribuan di Tangerang

Senin, 9 November 2026 | 18:38

Tidak perlu merogoh kocek dalam untuk membeli perlengkapan outdoor yang relatif mahal, Adlin Rentoutdoor hadir di Kota Tangerang sebagai alternatif tempat penyewaan berbagai kebutuhan hiking dan camping dengan harga terjangkau.

PHOTO
photo
BANDARA
Amankan Akses Vital Bandara Soetta, Menko AHY Minta Penanganan Banjir di Kali Prancis Jadi Prioritas

Amankan Akses Vital Bandara Soetta, Menko AHY Minta Penanganan Banjir di Kali Prancis Jadi Prioritas

Jumat, 6 November 2026 | 23:32

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meninjau langsung langkah pencegahan banjir dan penanganan pendangkalan di kawasan Kali Perancis, Kota Tangerang

OPINI
Hutan Bukan Milik Oligarki, Haram Dimonopoli

Hutan Bukan Milik Oligarki, Haram Dimonopoli

Senin, 9 November 2026 | 18:43

Sejatinya, hutan dan seluruh kekayaannya merupakan milik seluruh warga negara. Namun, selama ini sebagian besar hutan dikuasai oleh oligarki. Merekalah yang menikmati keuntungannya, sedangkan rakyat hanya menanggung dampak buruknya.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill

recommendedRECOMENDED