About Us Disclaimer Redaksi Info Iklan
Connect With Us
TAG
#Kriminal Tangerang#SIM Keliling #Makan Bergizi Gratis#Event Lari Tangerang#Informasi Pajak Kendaraan #Cuaca Tangerang#Banjir Tangerang#Rumah Tangerang#Pembunuhan di Tangerang#Korupsi Tangsel#Pemkot Tangerang#Pemkab Tangerang#Pemkot Tangsel #Bandara Soekarno-Hatta#Peristiwa Tangerang #Pelecehan Seksual#Properti Tangerang

Masih PNS, DPRD Proses Status Dirut PD Pasar Tangerang

| Minggu, 5 Februari 2012 | 15:38

Asmuni. (tangerangnews / dira)

 
TANGERANG-Pimpinan DPRD Kota Tangerang mulai memproses status Dirut PD Pasar Asmuni Ilyas yang diduga masih tercatat sebagai PNS di Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah IV Jawa Barat.
 
Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Bonnie Mufidjar mengatakan, berdasarkan hasil musyawarah antar pimpinan dewan, diambil kesepakatan untuk segera memproses status kerja Dirut PD Pasar. Pihaknya pun akan meminta penjelasan pihak-pihak terkait untuk meluruskan masalah tersebut.
 
 “Kami akan proses kasus ini dengan memanggil beberapa pihak,” katanya, hari ini kepada wartawan.
 
Adapun pihak yang akan dimintai keterangannya, kata Bonnie, antara lain, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Asmuni Ilyas sendiri, dan kemungkinan juga akan meminta keterangan kepada Wali Koat Tangerang Wahidin Halim.
 
“Secara bertahap kami akan tanyai semua pihak agar permasalahannya jelas,” ucapnya.
 
Ketika disinggung kembali soal staus kepegawaian BUMD yang tidak boleh menyandang pula sebagai PNS, dengan tegas Bonnie membenarkan hal itu. Makanya, atas dasar itulah DPRD akan memanggil semua pihak yang berkaitan dengan status Dirut PD Pasar. “Aturannya jelas sekali, itulah yang membuat kami bertanya-tanya, kenapa Asmuni yang masih PNS dipekenankan memimpin BUMD,” singkatnya.
 
Sebelumnya, status Dirut PD Pasar Kota Tangerang Asmuni Ilyas dipertanyakan sejumlah pihak. Sebab, meskipun jabatan BUMD tak boleh dijabat oleh pegawai negeri sipil (PNS), sampai dua tahun menjabat, Asmuni masih menyandang diri sebagai PNS di Kementerian Pendidikan Nasional, melalui Kopertis Wilayah IV Jawa Barat, hingga saat ini.
 
Padahal sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, para PNS tidak boleh merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMD. Meksipun BUMD dilindungi dengan hukum privat yaitu Perseroan Terbatas (PT). “Tidak boleh itu, PNS menjabat sebagai pegawai BUMD tanpa terkecuali, kata Hapipi, Ketua Komisi III DPRD Kota Tangerang.
 
Sementara Asmuni ketika disinggung soal stausnya sebagai PNS tidak menyangkalnya. Hanya saja, Mantan Asisten Daerah (Asda) I Pemkot Tangerang yang telah menjadi Dirut PD Pasar sejak Maret 2010 ini mengaku, statusnya itu sedang dikaji oleh Kopertis. (DRA)

KOMENTAR ANDA
today tagTODAY TAG
MANCANEGARA
Zohran Mamdani Diproyeksikan Jadi Wali Kota Muslim Pertama di New York 

Zohran Mamdani Diproyeksikan Jadi Wali Kota Muslim Pertama di New York 

Rabu, 5 November 2025 | 12:34

Nama Zohran Mamdani menjadi sorotan dunia usai hasil proyeksi pemilu menunjukkan dirinya unggul jauh dalam pemilihan Wali Kota New York.

PHOTO
photo
KOTA TANGERANG
3 Wartawan Dapat Hadiah Umroh Media Gathering DPRD Kota Tangerang

3 Wartawan Dapat Hadiah Umroh Media Gathering DPRD Kota Tangerang

Selasa, 4 November 2025 | 19:25

Kejutan besar terjadi di acara Media Gathering DPRD Kota Tangerang yang digelar di Situ Cileunca, Bandung, Selasa 4 November 2025.

AYO! TANGERANG CERDAS
Tak Ada Bocoran, Kemendikdasmen Sebut Soal TKA Berbeda Tiap Perangkat

Tak Ada Bocoran, Kemendikdasmen Sebut Soal TKA Berbeda Tiap Perangkat

Selasa, 4 November 2025 | 12:56

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meminta para siswa yang akan mengikuti Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk tidak terpancing mencari bocoran soal.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill

recommendedRECOMENDED