DPRD Desak Pemkot Tangerang Bangun SLB Negeri

| Kamis, 18 Oktober 2012 | 16:20

Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang. (tangerangnews / dira)

TANGERANG-DPRD Kota Tangerang mendesak agar Pemkot Tangerang membangun Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) agar biaya pendidikannya terjangkau untuk masyarakat.

“Kota memang belum memiliki SLB yang berstatus milik pemerintah. Biaya pendidikan anak bekebutuhan khusus untuk sekolah di SLB swasta tidak sedikit. Harapannya, jika ada SLBN, biaya pendidikannya dapat terjangkau,” ungkap Sekretaris Komisi II DPRD Kota Tangerang Ade Suryadi, Kamis (18/10).

Menurut Ade, keberadaan SLBN sangat dibutuhkan masyarakat, mengingat pendidikan merupakan hak dasar bagi setiap warga negara sesuai semangat wajib belajar 9 tahun. Diakuinya, untuk pembangunan sekolah tersebut memang membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, apalagi kendala keterbatasan lahan yang ada di Kota Tangerang. “Namun jika ada keseriusan Pemkot, tentunya bisa dicarikan solusinya untuk pembangunannya,” tambah Ade.

Sementara untuk jangka pendek, Ade menginginkan Pemkot dapat membantu biaya pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus tersebut, terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu. “Anggaran pendidikan Kota Tangerang sangat besar, saya rasa cukup untuk membantu biaya pendidikan SLB,” ungkapnya.

Terpopuler

KOTA TANGERANG

Pemkot Tangerang Siapkan 3 Lokasi Lahan untuk Bangun Dapur MBG

Senin, 12 Mei 2025 | 22:16

Pemerintah Kota Tangerang akan menyediakan tiga lokasi lahan strategis untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai dapur umum produksi Makan Bergizi Gratis (MBG).

TODAY TAG

BANDARA

Sepekan Penerbangan Haji, InJourney Airports Layani Keberangkatan 52 Ribu Jemaah

Senin, 12 Mei 2025 | 21:03

Bandara-bandara PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Aiports) dalam satu minggu penyelenggaraan penerbangan haji pada 2 - 8 Mei 2025, telah melayani keberangkatan sekitar 52 ribu jemaah calon haji ke Tanah Suci.

OPINI

Manipulasi Angka Kemiskinan BPS Indonesia vs Data Bank Dunia

Selasa, 13 Mei 2025 | 14:28

Inilah dampak dari sistem kapitalisme dalam pengelolaan ekonomi. Indikator kemiskinan dibuat serendah mungkin agar negara bisa mengklaim berhasil menurunkan angka kemiskinan. Padahal faktanya, kemiskinan tidak benar-benar berkurang

KAB. TANGERANG