TANGERANG-Rencana Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk membangun lembaga pemasyarakatan (LP) di wilayah Tangerang ternyata tidak hanya mendapat penolakan keras dari Wakil Walikota Tangerang Arief R Wismansyah. Namun sejumlah anggota DPRD Kota Tangerang pun juga menentang keinginan Ahok tersebut.
"Harusnya Ahok itu lebih banyak belajar dan paham soal tata ruang, terutama kepada daerah penyangga ibu kota," ujar Anggota DPRD Kota Tangerang Aulia Epriya Kembara,Selasa (30/10).
Menurut Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Tangerang ini, apabila lapas itu benar ada dan dipindahkan justru akan menjadi beban. Selain itu yang harus dipikirkan Pemprov DKI Jakarta, kata Aulia, adalah bagaimana pemerintah DKI duduk bersama daerah-daerah penyangga lainnya seperi Tangerang (Kota, Kabupaten dan Tangsel), Bekasi, Depok dan Bogor. Diantaranya, lanjut Aulia, membicarakan persoalan transportasi.
"Seharusnya sebagai pemerintah daerah yang memiliki APBD cukup luar biasa yakni sekitar Rp 40 trilyun, Pemprov DKI kenapa tidak memberikan lebih besar dana hibah kepada daerah penyangga. Apalagi untuk tujuan pengembangan daerah mitra dengan komposisi 70 persen di bidang transportasi, sumber daya air, tata ruang dan lingkungan hidup serta 30 persen di bidang pertanian, pendidikan, kesehatan, dan industri pergudangan," tandasnya.
