TANGERANGNEWS.com-Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai solusi strategis untuk anak bangsa, kini menghadapi kritik tajam.

Temuan mengejutkan dari Kantor Staf Presiden (KSP) mengungkap fakta bahwa dari lebih 8.500 dapur MBG yang beroperasi, hanya 34 di antaranya yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Kondisi ini dinilai mengkhawatirkan dan mempertaruhkan kesehatan anak-anak penerima program.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris, menyampaikan keprihatinan mendalam atas temuan tersebut. Menurutnya, angka yang sangat timpang ini membuktikan bahwa pemerintah terlalu berfokus pada kuantitas tanpa memedulikan kualitas dan keamanan pangan.

"Pemerintah jangan hanya mengejar setoran jumlah dapur, tetapi mengabaikan kualitas pelayanan dan keamanan pangan," tegas Charles dalam keterangan resminya, Kamis 25 September 2025.

Ia menjelaskan, SLHS adalah sertifikat resmi dari dinas kesehatan yang menyatakan bahwa sebuah dapur atau tempat pengolahan makanan telah memenuhi standar kebersihan dan sanitasi.

"Tanpa SLHS, kualitas makanan yang disajikan tidak memiliki jaminan keamanan, sehingga sangat berisiko menimbulkan penyakit maupun keracunan," katanya.

Kasus Keracunan Berulang di Daerah

Berdasarkan informasi, insiden keracunan berulang telah terjadi di berbagai wilayah. Salah satu yang paling disorot adalah kasus massal di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, di mana ratusan siswa mengalami mual dan muntah setelah menyantap makanan dari program MBG.

Selain itu, kasus serupa juga terjadi di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, dengan 157 siswa menjadi korban keracunan yang diduga berasal dari menu soto. Di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, sebanyak 251 siswa dilarikan ke rumah sakit karena keracunan.

Insiden ini disebabkan oleh pengolahan makanan yang tidak memenuhi standar, seperti penggunaan bahan baku yang kurang baik, kondisi dapur yang tidak bersih, hingga penyajian makanan yang terlalu lama.

Kasus-kasus ini menjadi bukti nyata risiko yang dihadapi anak-anak ketika program makanan tidak diawasi secara ketat.

Charles pun mengingatkan program MBG harus mengutamakan kualitas, sehingga kasus keracunan makanan seperti di sejumlah daerah tidak kembali terulang.

Ia pun mendesak agar pemerintah segera menghentikan sementara penambahan dapur baru MBG hingga persoalan SLHS ini benar-benar tuntas.

Dapur-dapur yang belum memiliki sertifikat resmi dari dinas kesehatan juga diminta untuk tidak beroperasi.

"Tanpa SLHS, tidak ada jaminan keamanan makanan, sehingga berisiko tinggi menimbulkan penyakit atau keracunan," tegasnya.