Connect With Us

UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Bentuk Dua Badan Baru untuk Awasi dan Kelola Aset

Fahrul Dwi Putra | Kamis, 19 November 2026 | 16:14

UU Perampasan Aset resmi disahkan di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis 19 November 2026. (@TangerangNews / Istimewa)

TANGERANGNEWS.com- DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 November 2026.

Pengesahan tersebut mengakhiri penantian panjang selama 18 tahun terhadap regulasi perampasan aset. 

Selain mengatur mekanisme perampasan, undang-undang ini juga mendorong pembentukan dua badan baru, yakni Badan Pengelola Perampasan Aset dan Badan Pengawas Perampasan Aset.

Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat paripurna yang turut dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.

Sebelum pengesahan, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan mengenai proses pembahasan regulasi tersebut. Setelah itu, Puan meminta persetujuan seluruh anggota Dewan.

"Apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya?" tanya Puan.

"Setuju," jawab anggota rapat paripurna.

Usai pengesahan, Habiburokhman menjelaskan, dua badan baru yang akan dibentuk untuk mendukung pelaksanaan undang-undang tersebut. 

Badan pertama bertugas mengelola aset hasil perampasan dan akan dipisahkan dari lembaga penegak hukum.

Menurutnya, pemisahan tersebut diperlukan untuk mencegah konflik kepentingan apabila lembaga yang melakukan penegakan hukum sekaligus bertanggung jawab mengelola aset rampasan.

"Ya. Badan ada dua hal. Pertama, badan pengelola perampasan aset. Ini kita dorong sebuah badan tersendiri yang berbeda dengan penegak hukumnya. Kenapa? Jangan sampai ada penegak hukum yang sekadar menargetkan sebanyak-banyak mungkin merampas aset karena dia yang akan mengelolanya. Jadi ada conflict of interest," kata Habiburokhman dikutip dari Detikcom.

Ia menyebut sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia telah memisahkan badan pengelola hasil perampasan aset dari aparat penegak hukum.

Sementara badan kedua adalah Badan Pengawas Perampasan Aset. Lembaga ini dirancang untuk mengawasi penerapan undang-undang agar kewenangan perampasan tidak disalahgunakan.

"Yang kedua, pengawas. Badan Pengawas Perampasan Aset. Nah, ini menjawab kekhawatiran dan aspirasi masyarakat. Jangan sampai Undang-Undang Perampasan Aset dijadikan alat oleh mereka yang berkuasa untuk menindas pihak di luar kekuasaan, dan jangan sampai undang-undang ini dijadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum. Karena itu harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri," jelasnya.

Habiburokhman sebelumnya menyebut pengesahan regulasi tersebut merupakan hasil kerja panjang Komisi III DPR periode ini sejak September 2025. 

Ia juga mengapresiasi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang menurutnya ikut mengawal proses legislasi sejak awal.

"Secara khusus kami pimpinan dan anggota Komisi III menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR Korpolkam (Koordinator Bidang Politik dan Keamanan) Sufmi Dasco Ahmad yang mengawal ketat pembentukan UU ini sejak awal hingga pengesahan hari ini," ujar Habiburokhman.

"Agustus 2025 beliau memanggil dan meminta kami pimpinan Komisi III untuk segera gas pol pembentukan UU Perampasan Aset," imbuhnya.

Dalam rapat paripurna tersebut, pemerintah diwakili Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, serta Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej.

 

BANTEN
YBM PLN UID Banten Dampingi Gizi Balita, Tiga Anak di Lebak Alami Peningkatan Berat Badan

YBM PLN UID Banten Dampingi Gizi Balita, Tiga Anak di Lebak Alami Peningkatan Berat Badan

Kamis, 19 November 2026 | 13:59

Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN Unit Induk Distribusi (UID) Banten memperkuat program kesehatan masyarakat melalui Bidan Goes to Kampung.

TANGSEL
Konsisten Latihan Setiap Hari, Atlet Nomor Jalan Cepat 5.000 Meter Tangsel Petik Hasil Medali Emas

Konsisten Latihan Setiap Hari, Atlet Nomor Jalan Cepat 5.000 Meter Tangsel Petik Hasil Medali Emas

Rabu, 18 November 2026 | 19:19

Atlet atletik Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Alysa Adillia Putri, berhasil menyumbangkan medali emas pada cabang olahraga (cabor) atletik nomor jalan cepat 5.000 meter putri dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Banten 2026

WISATA
Bikin Pengunjung Kapok, Gubernur Ingatkan Praktik Getok Harga Bisa Rusak Citra Pariwisata Banten

Bikin Pengunjung Kapok, Gubernur Ingatkan Praktik Getok Harga Bisa Rusak Citra Pariwisata Banten

Kamis, 12 November 2026 | 19:34

Gubernur Banten Andra Soni menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, desa, hingga masyarakat dalam mengoptimalkan potensi besar pariwisata di Provinsi Banten.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill