TANGSEL-Pemerintah pusat yang harus bertanggung jawab atas terjadinya banjir di Tangerang dan DKI Jakarta. Sebab, meluapnya sungai yang melintas ke Tangerang dan Jakarta adalah kewenangan pemerintah pusat.
Hal itu dikatakan Wahidin Halim calon legislatif dari Partai Demokrat yang juga mantan Wali Kota Tangerang, saat berdiskusi tentang sodetab Ciliwung-Cisadane, di Rumah Makan Bukit Pelayangan, Cilenggang, Serpong, Kota Tangsel, Jumat (23/01).
"Pemerintah pusat bertanggung jawab atas banjir di Tangerang maupun di Jakarta," ungkap Wahidin.
Menurutnya, tidak ada keberpihakan pemerintah pusat dalam merawat sungai dan kali selama ini. Karenanya, rencana pembangunan sodetan Ciliwung-Cisadane akhirnya ditolak keras proyek.
"Tahun 2000 pernah ada kesepakatan normalisasi sungai. Tetapi, tidak ada kelanjutannya. Nah, untuk rencana sodetan itu kami minta dikaji juga," ucapnya.
Rencananya dahulu, sambung pria yang biasa disapa WH itu, pemerintah pusat berencana membangun waduk di wilayah Serpong, untuk menampung air sungai Cisadane yang meluap. Namun, hingga kini tidak ada realisasinya.
"Harusnya juga merevitalisasi hilir di wilayah Sepatan dan Teluknaga selebar 50 meter disisi kanan maupun kiri," ujarnya.
Selain itu, kata dia, pelebaran sungai di wilayah hilirseharusnya sudah dilakukan. Karena di wilayah hilir tentu ada pedangkalan.
"Banyak sekali bantaran kali diperjual belikan dan disewakan oleh oknum petugas pengairan,". Ujarnya.
Sementara itu, calon DPD RI dari Banten M. Jembar menolak keras adanya rencana pembangunan sodetan tersebut. Lantaran, saat ini kenyataannya tidak di sodet saja sudah banjir. Bahkan, 42 desa di Kabupaten Tangerang terendam.
"Tidak ada kajian-kajian hanya inventarisasi saja. Saya berjuang untuk menolak rencana sodetan itu," katanya.
