TANGERANG SELATAN-Anggota DPR Komisi II memastikan aka nada gugatan atas peraturan KPU yang dinilai tidak berlaku adil. Hal itu dikatakan Wahidin Halim.
Dia mengatakan keputusan yang di keluarkan oleh KPU Pusat yang memperbolehkan Incumben cuti tidak ada rasa keadilan. Dikarenakan bahwa calon lain dari DPR RI, DPRD, PNS harus mundur dari jabatannya.
"Seharusnya Incumben harus mundur sama dengan calon lain," pungkasnya.
Dengan ada keputusan yang di buat KPU Pusat, bisa jadi kedepannya akan ada permasalahan dan akan ada gugatan.
"Saya pastikan ada gugatan karena keputusan yang tidak adil ini," tandasnya.
Sementara, Ketua KPU Tangsel Muhammad Subhan mengatakan dalam aturan KPU Pusat bahwa calon wali kota-wakil wali kota yang mencalonkan kembal tidak harus mundur, diperbolehkan cuti.
"Aturan ini beda dengan anggota DPRD,DPR, PNS yang harus mundur,"katanya saat di wawancara wartawan di kantor KPU Tangsel, Senin (3/8/2015).
Subhan mengungkapkan waktu cuti pasangan Incumben juga dibatasi yakni dari akhir Agustus- 6 Desember 2015. Pembatasan waktu ini diberlakukan agar Incumben bisa menyelesaikan tugasnya untuk beberapa hari kedepan hingga ditetapkannya pemenang pilkada.
"Aturan ini dikeluarkan oleh KPU Pusat, jadi kami sebagai KPU Daerah harus menjalankan aturan tersebut, meski dianggap tidak adil," jelasnya.
Sebanyak 22 perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) yang dinilai bermasalah dan merugikan masyarakat serta lingkungan dicabut oleh pemerintah pusat.
TODAY TAG
Nama Zohran Mamdani menjadi sorotan dunia usai hasil proyeksi pemilu menunjukkan dirinya unggul jauh dalam pemilihan Wali Kota New York.
Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) telah memetakan prediksi dan menyiapkan strategi untuk melayani tiga gelombang puncak arus penumpang selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.
Menjelang penutupan tahun ajaran semester ganjil 2025/2026, kalender pendidikan di berbagai daerah sudah mulai memuat jadwal libur sekolah untuk akhir Desember.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
