Pengusaha Pertanyakan Digagalkannya Proyek di Tangsel

| Senin, 19 April 2010 | 20:15

Hendri Zein (tangerangnews / dens)

TANGERANGNEWS-Sekelompok pengusaha di Tangerang yang tergabung dalam Gabungan Rekanan Kontruksi Seluruh Indonesia mempertanyakan maksud dari Pemkot Tangerang Selatan dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Tangsel menggagalkan proyek di dinas itu yang berjumlah sebanyak Rp40 miliar.

“Ada apa ini kok digagalkan?” ujar Ketua Gabungan Rekanan Kontruksi Seluruh Indonesia Hendri Zein, siang ini kepada TangerangNews.com. Ironisnya, kata dia, dirinya baru mengetahui itu digagalkan dari media cetak Radar Banten. Padahal, banyak sekali peserta yang ikut dalam proyek yang rencananya akan dilelang pada 20 April ini.

Anehnya, kata dia, panitia juga tidak membeberkan apa permasalahannya hingga digagalkan. Ditanya kemungkinan karena terjadi kisruh, Hendri Zein mengatakan, kalau memang karena alas an itu harusnya panitia menerangkan pada hari itu juga. Tidakn bias menunggu hingga seminggu ini. “Itu pun jika telah terjadi force major,” ujarnya.

Hendri meyakini ada oknum yang mencoba mengatur lelang tender itu agar tidak ada peserta yang ikut dalam proses tender itu. Hal itu terbukti dari banyaknya organisasi massa yang mengerubungi lokasi tender lelang.

Saat ini pengusaha itu meminta kepada panitia untuk menjelaskannya. Jika tidak ada keterangan dari panitia, pengusaha meyakini akan melakukan gugatan berupa somasi dan upaya hokum lainnya ke dinas terkait. Seperti diketahui sebelumnya, telah terjadi tender di dinas tersebut yang mengakibatkan kekisruhan. (dira)

Terpopuler

BISNIS

Perkuat Ekosistem Ritel, Joysparks Group Siapkan Gerai Baru di Tangerang

Selasa, 18 Agustus 2026 | 20:29

Setelah hampir dua dekade bertumbuh di industri ritel Indonesia, PT Star Maju Sentosa secara resmi memperkenalkan Joysparks Group sebagai identitas korporat baru yang menaungi seluruh portofolio bisnis perusahaan.

OPINI

Sandera Dana Desa Demi Bebas Asap

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:31

Kebakaran hutan dan lahan merupakan tantangan tata kelola yang berulang setiap siklus musim kemarau di Indonesia. Keterlambatan respons mesin birokrasi pemerintah daerah maupun pusat tidak sekadar berakar pada persoalan anomali cuaca.