TANGERANGNEWS-Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kota Tangsel melaporkan 18 pejabat ke Mendagri. Alasannya, KIPP menuding mereka telah  mendukung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tangsel Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie.

Ke-18 orang pejabat itu menjabat di Kota Tangsel, hanya satu yang menjabat di Pemkab Tangerang, yakni Muhammad sebagai Kepala Bagian Tata Usaha BKPMD. Laporan ini sudah dilakukan pada 15 Desember 2010 dan telah diterima oleh pejabat di  Depdagri bernama  Marsani.

Ketua KIPP Kota Tangsel Faris Satria Alam mengatakan, KIPP mengacu pada putusan MK dan melanjutkan putusan MK itu bahwa ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pejabat di Pemkot Tangsel dan Pemkab Tangerang.

"Kami melaporkan 18 pejabat. Mereka adalah Eutik Suarta (Pjs Wali Kota Tangsel), Dudung E Direja (Sekot Tangsel), Ahadi (Asda 1), Dadang M Epid (Kadis Kesehatan Tangsel), Dadang Sofyan ( Kadis Pendidikan Tangsel), Dendi Priyandana (Kadis Bina Marga dan Pengairan) Nur Slamet (Kadis Tata Ruang dan Pemukiman), Suharno (Sekretaris BP2T Tangsel), Chaerudin (Camat Serpong), Dedi Budiawan ( Camat Ciputat), Apendi (Camat Serpong Utara), Purnama (Camat Ciputat Timur), Murhaendi (Lurah Serua Kecamatan Ciputat), Endang Saputra (staf pelaksana Kecamatan Ciputat), Sukanta (Camat Serpong Utara), Subur (Sekretaris Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Pamulang), Suparman (Sekretaris Kelurahan Paku Alam Kecamatan Serpong Utara) dan terakhir Muhammad pejabat di Pemkab Tangerang," terang Faris Satria Alam, saat menggelar jumpa pers di Saung Djati, BSD Serpong, Kota Tangsel.

 

KIPP sendiri mengaku tidak menemukan bukti dukungan PNS Kabupaten kepada pasangan lain. Menurut Faris Satria, Pjs Wali Kota Tangsel Euik Suarta harusnya diganti karena tidak melakukan mutasi atau memberikan sanksi kepada pejabat-pejabat tersebut. “Eutik sebaiknya diganti dengan pjs wali kota dari Depdagri. Sebab, dari Depdagri pastinya akan lebih bersih dari segala kepentingan,” ujar Faris.

 

Ditanya soal kapasitasnya, KIPP mengaku memang tidak terdaftar sebagai lembaga independen di KPU Tangsel. Meski begitu, pihaknya mengaku berhak menyampaikan laporan itu ke Mendagri. (dira)