"Karena baru disahkan Penjabat Wali Kota 30 Desember 2010, persetujuan dari Gubernur Banten baru keluar 13 Januari 2011. Maka pelantikan itu dilakukan 17 Januari lalu sehingga ada kesan mendadak," ucap Aplahunnajat.

Oleh karenanya, dugaan berbagai pihak bahwa mutasi itu sarat muatan politik, adalah tidak benar. "Mereka harus tahu terlebih dahulu kronologi mutasi itu sebelum berpendapat," tandas Aplahunnajat.

Terkait diangkatnya Muhmmad, Sekretaris Badan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Tangerang menjadi Kepala Badan Pelayanan dan Perijinan Terpadu (BP2T) Tangsel, kata Aplahunnajat, hal itu sangat wajar.

"Bisa saja pindah dari kabupaten ke kota, asalkan dari yang bersangkutan mengajukan surat lolos butuh ke kabupaten. Kalau kabupaten menyetujui, surat itu dibawa ke provinsi untuk mendapat persetujuan. Jadi sah-saha saja pindah itu. Apalagi Pak Muhammad sebelumnya pernah menjadi Camat di Ciputat, dan beliau juga tinggal di Ciputat," tutur Aplahunnajat.

Pada saat acara mutasi, mantan Penjabat Wali Kota Tangsel, Eutik Suarta, mengatakan bahwa dirinya berniat melakukan perombakan pada Desember 2010 lalu. Namun, karena kelengkapan SOTK belum memenuhi, maka baru dapat dilakukan Januari 2011.
   
Menurut Eutik, mutasi ini untuk melakukan perbaikan kinerja bagi masyarakat Tangsel. Apalagi kata Eutik, berdasarkan data, selama dirinya menjabat sebagai Penjabat Wali Kota di Tangsel, terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 7,4 persen. Padahal sebelum dirinya menjabat hanya berada di angka 6,4 persen. Pertumbuhan paling signifikan di sektor investasi. "Itulah alasan perombakan. Hanya untuk melakukan peningkatan kinerja," kata Eutik.  (DIRA DERBY)